Headline
 Stop Swastanisasi Air, Esok Pemprov DKI Jakarta Temui KPK Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. (ANTARA FOTO/Retno Esnir)

MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jumat (10/5) besok bakal menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berkonsultasi terkait soal swastanisasi air.

Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan tim yang dikirim akan menjelaskan proses dalam melaksanakan putusan Mahakamah Agung (MA) untuk menghentikan swastanisasi air.

Sekda Saefullah menegaskan kehadiran tim dari DKI Jakarta bukan terkait kasus.

Gedung KPK RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: kpk.go.id)

"Tidak ada (kasus). Jadi cuma penjelasan saja. Tidak ada tema apa-apa, cuma penjelasan," kata Saefullah di Jakarta, Kamis (9/5).

Nantinya, Saefullah menuturkan, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI itu bertemu dengan anggota Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

BACA JUGA: Kivlan Zen cs Bakal Geruduk Bawaslu Desak Jokowi Didiskualifikasi, Begini Tanggapan TKN

Sufmi Dasco Ahmad Tak Persoalkan Cuitan "Setan Gundul" Politisi Demokrat

TKN Siap Hadapi BPN Dalam Kasus Perselisihan Pemilu di Mahkamah Konstitusi

"Konsultasi kan boleh, semuanya juga boleh. Kejaksaan Agung aja ada Jaksa Pengacara Negara kita sering minta fatwa-fatwa," tuturnya.

Saat ini Pemprov DKI belum juga mengambil langkah terkait pengelolaan air yang masih dikelola swasta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.(Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri
Indonesia
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri

Mabes Polri telah menerbitkan peraturan untuk merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi
Indonesia
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang akan diperingati tanggal 3 Januari 2022 nanti.

Dukung Destinasi Wisata Ramah Lingkungan, PLN Bangun Puluhan SPKLU
Indonesia
Dukung Destinasi Wisata Ramah Lingkungan, PLN Bangun Puluhan SPKLU

PT PLN (Persero) menyatakan telah membangun 27 unit stasiun pengisian daya baterai kendaraan listrik umum atau SPKLU di sejumlah destinasi wisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata ramah lingkungan.

Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan

Tempat wisata edukasi di Kota Yogyakarta, Taman Pintar akan dibuka kembali untuk wisatawan. Pembukaan dilakukan usai Taman Pintar mendapat izin uji coba operational dari pemerintah pusat.

Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

Pemerintah menggelar rapat koordinasi antara PSSI, Kemenpora dan FIFA di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (21/4) Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa persiapan Piala Dunia U-20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia masih berjalan sesuai rencana.

Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal
Indonesia
Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal

PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi berhasil menekan kasus aktif COVID-19 di Tanah Air, yang turun 94,59 persen dari puncak kasus di 24 Juli 2021 serta turun sebesar 53,81 persen dalam dua minggu terakhir.

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus Suap Eks Bupati Kukar
Indonesia
KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus Suap Eks Bupati Kukar

Tugas kita memahami betul kecukupan bukti apa yang dimaksud kecukupan bukti

Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim
Indonesia
Surat Undangan untuk Jokowi Saksikan Formula E Sudah Dikirim

Jakarta bersiap untuk menggelar Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang.

Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.