Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras Ilustrasi - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Ketapang II, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/rwa. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

Merahputih.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunda keputusan pelaksanaan impor beras sebanyak 1 juta ton. Ketersediaan stok beras dalam negeri dinilai masih mencukupi.

"(penundaan) Hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," kata Anggota ORI Yeka Hendra Fatika kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/3).

ORI menghimpun data dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri masih aman dan mencukupi sehingga tidak memerlukan impor.

Baca Juga:

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

Menurut Yeka, ketersediaan stok beras siap pakai di gudang Bulog bisa segera terpenuhi dengan adanya panen raya padi yang sedang berlangsung.

Hasil survei BPS menyebutkan luas panen padi periode Januari-April sebanyak 4,6 juta ha yang diperkirakan akan menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering giling dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras.

Jumlah ini naik 26,8 persen yaitu 3 juta ton beras dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Yeka menuturkan salah satu indikator kecukupan dan kelangkaan stok beras dapat dilihat dari pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Saat ini pasokan beras di PIBC cenderung berlebih di angka 3.300-3.500 ton per hari yang mengindikasikan sedang terjadinya panen raya padi.

"Normalnya itu pasokan beras PIBC 3.000 ton per hari, kalau sudah 2.000 ton per hari mulai gelisah dan harga naik, kalau 1.000 ton itu sudah terjadi kelangkaan," kata Yeka.

Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)
Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

Menurut data yang dilaporkan Kementerian Perdagangan, stok beras di gudang Bulog per 14 Maret tercatat sebesar 883.585 ton.

Dari jumlah tersebut, 859 ribu di antaranya merupakan cadangan beras pemerintah dan 23,7 ribu ton adalah stok beras komersial.

Meski 400 ribu ton di antaranya diklaim turun mutu sehingga tinggal menyisakan cadangan kurang dari 500 ribu ton, Yeka menyebut stok beras masih beredar di tempat lain atau di luar gudang Bulog.

Pada Februari 2021, Ombudsman mendata stok beras di penggilingan masih 1 juta ton. Kemudian stok di lumbung pangan masih ada sebanyak 6.300 ton, di Pasar Induk Cipinang 30,6 ribu ton, di rumah tangga sebanyak 3,2 juta ton, dan tempat lain 260,2 ribu ton.

Bila diakumulasikan, jumlah stok beras yang ada saat ini masih 6 juta ton. Kemudian indikasi kecukupan cadangan beras juga dilihat dari stok yang ada di Jabodetabek. Ombudsman mencatat ada sebanyak 3.300-3.500 ton beras per hari di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya atau surplus dari kebutuhan normal yang sebesar 3.000 ton per hari.

Baca Juga:

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

Dari angka tersebut, Ombudsman menilai kondisi ini menunjukkan bahwa petani memasuki panen raya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras bila stok petani dalam negeri mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Menurut dia, keran impor baru dibuka ketika cadangan di gudang Perusahaan Umum Bulog menipis. “Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani karena memang belum ada impor,” ujar Lutfi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten
Indonesia
Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten

Setelah melakukan peninjauan vaksinasi massal, mantan Wali Kota Solo ini berencana menjajal Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Yogyakarta-Klaten.

Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi

Kemenkominfo telah menjalin komunikasi yang erat bersama Dewan Pers

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua
Indonesia
PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Sejumlah daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Tanggul Jebol dan Banjir Rob Penyebab Kawasan Ancol Terendam
Indonesia
Tanggul Jebol dan Banjir Rob Penyebab Kawasan Ancol Terendam

Masyarakat dihebohkan dengan adanya banjir di wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Rendaman air itu disebabkan dari naiknya permukaan air laut atau banjir rob dan juga tanggul jebol.

Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19

Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara.

PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI
Indonesia
PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI

PKB juga sudah mengantongi sejumlah nama-nama dari internal

Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terbaik di HUT Jatim Ke-76
Indonesia
Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terbaik di HUT Jatim Ke-76

Ground breaking smelter PT Freeport Indonesia di Java Industrial and Port Estate (JIIPE) disambut antusias oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Jokowi Pastikan Proyek Kereta Cepat Molor Operasi Sampai 2023
Indonesia
Jokowi Pastikan Proyek Kereta Cepat Molor Operasi Sampai 2023

Pada akhir tahun ini, KCJB sudah bisa diuji coba dan kemudian pada Juni 2023 bisa dioperasionalkan.

Wagub DKI Klaim Kelebihan Bayar Gaji PNS Meninggal Sudah Dikembalikan 50 Persen
Indonesia
Wagub DKI Klaim Kelebihan Bayar Gaji PNS Meninggal Sudah Dikembalikan 50 Persen

"Sudah hampir 50 persen yang dikembalikan," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Polisi Tutup Lebih dari 450 Tempat Usaha Gegara Langgar Ketentuan PPKM
Indonesia
Polisi Tutup Lebih dari 450 Tempat Usaha Gegara Langgar Ketentuan PPKM

Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan tertulis