Statuta UI Diubah, Kini Hanya Direksi dan Pejabat Struktural Dilarang Rangkap Jabatan Universitas Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengubah Statuta Universitas Indonesia dengan mengeluarkan PP 75 Tahun 2021. Aturan ini mengganti statuta lama, nomor 68 tahun 2013.

Dalam statuta baru, Pasal 35, pada larangan rektor dan wakil rektor dilarang merangkap, ada lima poin yang diatur, yakni

Baca Juga:

Nadiem Makarim Diminta Ambil Langkah Tegas Sikapi Rangkap Jabatan Rektor UI

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselengarakan pemerintah maupun masyarakatb. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerahc. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swastad. anggota partai politik atau organisasi yang berafilisi dengan partai politik dan/ataue. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan dengan UI

Dalam statuta lama, pasal 39, Rektor dan Wakil Rektor, sekretaris universitas dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swastab. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat dan daerahc. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasata; ataud. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik

Statuta anyar ini diundangkan pada 2 Juli 2021, dengan lembaran negara Republik Indonesia nomor 151, mengurangi satu poin e yakni larangan pada jabatan lainya yang memiliki pertentangan dengan UI.

Selain itu, larangan hanya diberlakukan pada pejabat struktural dan pejabat badan usaha milik negara diganti menjadi direksi pada badan usaha milik negara. Sehingg, tafsir komisaris yang juga pejabat BUMN tidak bisa lagi disangkut pautkan dengan statuta ini.

Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)
Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro telah melakukan malaadministrasi. Hal itu lantaran Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.68/2013 tentang statuta Universitas Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah maupun swasta.

"Intinya berdasarkan PP tersebut, rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN/BUMD atau swasta. Artinya, Rektor UI telah melakukan malaadministrasi, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku," kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Rabu (30/6). (Knu)

Baca Juga:

Rektor UI Rangkap Jabatan Komisaris, Ombudsman: Malaadministrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Uang itu disita saat penyidik memeriksa Syammy Dusman sebagai saksi dalam kasus suap benur pada Selasa (23/3) kemarin. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka
Indonesia
Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Solo lebih memperketat aturan yang mengatur keramaian atau kegiatan yang melibatkan banyak massa,

Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas
Indonesia
Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas

Parpol-parpol oposisi, cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP.

Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024

Jalan tol itu diharapkan dapat merangkai simpul ekonomi masyarakat sekitar secara keseluruhan selain mendukung akses menuju destinasi Danau Toba

Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Diperpanjang

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT
Indonesia
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT

"Kemarin kami distribusikan sarana pendukung tambahan tahap pertama untuk 182 RT dan 31 RW di 14 Kelurahan rawan genangan dan banjir," ucap Sabdo

Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.

Tinjau Rusun Nagrak, Kapolri Soroti Minimnya Jumlah Dokter
Indonesia
Tinjau Rusun Nagrak, Kapolri Soroti Minimnya Jumlah Dokter

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara.

Beberapa Daerah Indonesia Diprakirakan Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Beberapa Daerah Indonesia Diprakirakan Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memprakirakan beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan kilat.

 Kemenkop UKM Sebut UMKM Jadi Penyangga Ekonomi Saat Dilanda 2 Krisis
Indonesia
Kemenkop UKM Sebut UMKM Jadi Penyangga Ekonomi Saat Dilanda 2 Krisis

Pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung ke berbagai aspek ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Banyak UMKM yang merosot omzetnya, namun, beberapa UMKM masih cukup kuat bertahan.