Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut Nurhayati (kanan) saat menerima tamu di rumah di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Khaerul Izan)

MerahPutih.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) untuk tersangka Nurhayati kaitan kasus korupsi.

"Pada hari ini kami keluarkan SKP2 kepada Nurhayati, demi adanya kepastian hukum, agar tersangka Nurhayati bebas dengan status tersangkanya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin di Cirebon, Selasa (1/3).

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Segera Hentikan Kasus Nurhayati

Ia mengatakan, setelah menerima tahap II kasus Nurhayati, pihaknya melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Dan setelah dilakukan penelitian lanjut Hutamrin, Kejari Kabupaten Cirebon, belum menemukan niat jahat dari perbuatan Nurhayati, sehingga dikeluarkanlah SKP2.

Menurutnya, setelah SKP2 ini keluar, maka secara resmi Nurhayati saat ini sudah tidak menyandang lagi tersangka untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi.

"Berdasarkan hasil penelitian, kami belum mendapatkan niat jahatnya terhadap perbuatan Nurhayati," tuturnya.

Pada hari yang sama Polres Cirebon Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Khaerul Izan)
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Khaerul Izan)

Kasus Nurhayati sendiri berawal dari laporan Ketua BPD Desa Citemu Lukman Nurhakim pada tahun 2020 lalu, terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Cirebon, mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, dan berkas tersebut diserahkan ke Kejari Kabupaten Cirebon.

Namun setelah dilakukan penelitian, Kejari Kabupaten Cirebon mengembalikan berkas kasus Supriyadi untuk kembali ditinjau dan dilengkapi, setelah itu Nurhayati yang merupakan Bendahara atau Kaur Keuangan Desa Citemu ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai ia merupakan salah satu pelapor/pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana desa di Citemu. (Knu)

Baca Juga:

Sebelum Dihentikan, Pelapor Korupsi Dana Desa Nurhayati Bakal Diserahkan ke Jaksa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewas KPK rampung menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua terperiksa yakni Kepala Biro Perencanaan Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juliharto.

Tilang Elektronik Jalan Tol, Terekam 14.327 Pelanggaran Batas Kecepatan
Indonesia
Tilang Elektronik Jalan Tol, Terekam 14.327 Pelanggaran Batas Kecepatan

Tercatat sudah ada belasan ribu pelanggaran batas kecepatan yang terekam speedcam.

Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal
Indonesia
Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal

Pelaksanaan ibadah Natal terutama di gereja harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.

200 Ribu Lebih Warga Kota Tangerang Dapat Bansos, per Keluarga Terima 10 Kg Beras
Indonesia
200 Ribu Lebih Warga Kota Tangerang Dapat Bansos, per Keluarga Terima 10 Kg Beras

Herman menambahkan, beras yang disalurkan sebanyak 2.031.710 kg

KPK Tetapkan Walkot dan Sekda Tanjungbalai Tersangka Suap Jual Beli Jabatan
Indonesia
KPK Tetapkan Walkot dan Sekda Tanjungbalai Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai tahun 2019.

Komnas HAM Cari Pelanggaran di Balik Dugaan Perbudakan di Rumah Bupati Langkat
Indonesia
Komnas HAM Cari Pelanggaran di Balik Dugaan Perbudakan di Rumah Bupati Langkat

"Kami belum bisa ceritakan apa yang kami dapat, tapi semakin lama kasus ini semakin terang benderang bagi kami,” kata Anam dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, KPK Amankan Sejumlah Uang
Indonesia
Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, KPK Amankan Sejumlah Uang

"Telah mengamankan beberapa pihak dari Pemda Kab Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (27/4).

Pasar Jaya Gelar Pasar Murah, Berikut Lokasi dan Tanggalnya
Indonesia
Pasar Jaya Gelar Pasar Murah, Berikut Lokasi dan Tanggalnya

Kegiatan ini merupakan kerja sama Pasar Jaya dengan 2 BUMD DKI Jakarta yakni Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Darma Jaya.

Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024
Indonesia
Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024

Partai Golkar siap menampung Ganjar Pranowo untuk mendampingi Airlangga Hartarto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

[HOAKS atau FAKTA]: Agen CIA Doktrin Mahasiswa Berdemo dan Melawan Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Agen CIA Doktrin Mahasiswa Berdemo dan Melawan Pemerintah

Video tersebut berdurasi 2 menit 20 detik dan mendapat 56 ribu tayangan serta mendapat 1.935 suka, 1.265 retweet, 278 komentar.