Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah Konpres Polres Jakarta Pusat terkait penangkapan 10 tersangka mafia tanah, Rabu (29/12). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 10 orang komplotan mafia tanah yang berlokasi di Serang, Banten.

Kesepuluh tersangka berinisial MH, RD, ID, SB, SA, JD, HS, SD, AH, dan HW. Tersangka MH merupakan mantan kepala desa dan camat Desa Bendung, Serang. Sedangkan, RD adalah petugas ukur BPN Serang.

Baca Juga

Sederet Modus Mafia Tanah Hingga Gugatannya Tiada Akhir

Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setyo Koes Heriyatno mengatakan, modus yang dilakukan adalah dengan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Ia memalsukan akta otentik itu sendiri dengan dibantu oleh beberapa stafnya. MH melakukan hal ini pada tahun 2014 ketika korban membeli tanah di Desa Bendung dengan luas sekitar 20 ha. Yaitu sejak pelaku menjabat kades yaitu dari tahun 1998-2017.

"Jadi cukup lama, selama 19 tahun,” ucap Setyo dalam keteranganya, Rabu (29/12). Pelaku secara bersama-sama membuat 36 akta jual beli yang telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN dengan luas 11 ribu meter persegi.

Kemudian, terbit tujuh sertifikat hak milik atas nama korban. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ternyata tanah tersebut milik warga desa.

"Ini menjadi masalah dikarenakan ketika korban diberikan tujuh sertifikat tersebut, ternyata tanah yang tercatat dalam sertifikat tersebut milik warga desa,” tambah Setyo.

Baca Juga

Puan: Jaringan Mafia Tanah Harus Bisa Diurai dan Diberantas

Korban rugi sampai Rp 670 juta jika dihitung dari nilai NJOP tanah lokasi di desa tersebut.

Dalam kasus ini, barang bukti yang disita berupa 36 akta jual beli, 7 SHM, buku DHKP Desa Bendung, 1 buku peta bidang Desa Bendung, sebuah stempel Desa Bendung, dan satu unit mesin ketik merek olimpik 800 warna putih.

"Lalu dua lembar bukti transfer, enam lembar bukti tanda terima uang, 1 lembar surat perjanjian, dan tujuh warkah SHM yang disita dari BPN," jelas Setyo.

Pelaku dijerat pasal 266 KUHP, 264 KUHP, 263 KUHP juncto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara. (Knu)

Baca Juga

Oknum Notaris Terlibat Mafia Tanah Rugikan Keluarga Nirina Zubir Serahkan Diri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Hentikan Belasan Kasus Lewat Restorative Justice
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Belasan Kasus Lewat Restorative Justice

Kejagung menyetujui sejumlah permohonan penghentian penuntutan kasus melalui program restorative justice.

47 Pos Didirikan Buat Amankan MotoGP Mandalika
Indonesia
47 Pos Didirikan Buat Amankan MotoGP Mandalika

Selama penyelenggaraan MotoGP polisi juga akan menyekat akses masuk menuju Sirkuit Mandalika.

Ganjar: Soal Capres Urusan Megawati
Indonesia
Ganjar: Soal Capres Urusan Megawati

Ganjar menegaskan soal Capres 2024 sudah ditentukan PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarnoputri.

Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif
Indonesia
Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif

"Kami harap perusahaan setiap kantor memberikan insentif bagi mereka yang baik sepeda," kata Anies di Jakarta, Jumat (4/6).

KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus
Indonesia
KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus

Rekrutan baru prajurit TNI-AD sudah tidak ada lagi tes atau pemeriksaan keperawanan bagi calon prajurit perempuan.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Densus Tangkap Dua Anggota JI di Lampung
Indonesia
Densus Tangkap Dua Anggota JI di Lampung

Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Lampung.

Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya
Indonesia
Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya

Angka sebaran COVID-19 di Kota Surabaya melandai dan mulai memasuki PPKM Level 1.

Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Indonesia
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015

Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.

KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
Indonesia
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.