ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan RUU Cipta Kerja oleh DPR di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, (6/10).

Merahputih.com - Mabes Polri menyatakan Surat Telegram Kapolri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020 ditujukan agar jajaran kepolisian di daerah tidak ragu dalam mengambil tindakan menghadapi unjuk rasa buruh terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

"Di dalam telegram itu adalah arahan sehingga wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu-nya jelas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Khawatir Bakal Diserbu Buruh Secara Tiba-tiba, Jalanan Depan DPR Ditutup

Telegram itu juga secara jelas memberi arahan agar personel kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan unjuk rasa dalam kondisi mewabah-nya COVID-19 dengan deteksi dini.

Meski berupaya mencegah terjadinya unjuk rasa, terdapat juga perintah agar polda-polda membuat rencana pengamanan sesuai Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis, apabila terjadi unjuk rasa.

Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, (6/10/2020). DPR RI mengesahkan (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

"Jadi kami tetap melakukan pelayanan walaupun di atas disampaikan kami tidak melayani perizinan terkait demo," beber dia.

Adapun telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Idham Azis itu mendapat sorotan lantaran mengarahkan jajaran agar secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Walaupun arahan untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa kelompok buruh itu untuk kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelapor Greenpeace Cabut Aduan, Polisi Hentikan Penyelidikan
Indonesia
Pelapor Greenpeace Cabut Aduan, Polisi Hentikan Penyelidikan

- Laporan dugaan pelanggaraan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap dua aktivis Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik soal deforestasi di KTT COP26 dicabut.

Usai Serang Polisi, Empat Simpatisan Rizieq Melarikan Diri
Indonesia
Usai Serang Polisi, Empat Simpatisan Rizieq Melarikan Diri

Tiga tembakan yang dimuntahkan mengenai mobil petugas

Warga DKI Diminta Waspadai Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Pada Sore Hari
Indonesia
Warga DKI Diminta Waspadai Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Pada Sore Hari

Pada malam hari, cuaca di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan

Belajar tatap muka di Yogyakarta dimulai Juli 2021
Indonesia
Belajar tatap muka di Yogyakarta dimulai Juli 2021

Sebenarnya dari sisi persiapan, semua sekolah itu sudah siap

Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan

Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa

Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan
Indonesia
Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Kisah Warga Komorbid dan Kaki Diamputasi dapat Vaksin dari Program Door to Door
Indonesia
Kisah Warga Komorbid dan Kaki Diamputasi dapat Vaksin dari Program Door to Door

"Saya sebenarnya sudah lama ingin divaksin, karena kondisi fisik tidak memungkinkan datang ke puskesmas yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Ya akhirnya hanya bisa pasrah," kata Hartami,

Diduga Terlibat Kasus Dugaan Ilegal Akses, Dokter Ini Ditetapkan Sebagai Tersangka
Indonesia
Diduga Terlibat Kasus Dugaan Ilegal Akses, Dokter Ini Ditetapkan Sebagai Tersangka

Richard Lee dipersangkakan dalam Pasal 30 Juncto Pasal 46 Undang-Undang ITE

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Buntut Kasus Tewasnya Mahasiswa, Kampus UNS Bekukan UKM Menwa
Indonesia
Buntut Kasus Tewasnya Mahasiswa, Kampus UNS Bekukan UKM Menwa

Pembekuan itu dilakukan pihak kampus sebagai buntut tewasnya seorang mahasiswa bernama Gilang Endi Saputra (21), saat mengikuti Diklat UKM Menwa, Senin (25/10).