ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan RUU Cipta Kerja oleh DPR di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, (6/10).

Merahputih.com - Mabes Polri menyatakan Surat Telegram Kapolri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020 ditujukan agar jajaran kepolisian di daerah tidak ragu dalam mengambil tindakan menghadapi unjuk rasa buruh terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

"Di dalam telegram itu adalah arahan sehingga wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu-nya jelas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Khawatir Bakal Diserbu Buruh Secara Tiba-tiba, Jalanan Depan DPR Ditutup

Telegram itu juga secara jelas memberi arahan agar personel kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan unjuk rasa dalam kondisi mewabah-nya COVID-19 dengan deteksi dini.

Meski berupaya mencegah terjadinya unjuk rasa, terdapat juga perintah agar polda-polda membuat rencana pengamanan sesuai Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis, apabila terjadi unjuk rasa.

Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten, (6/10/2020). DPR RI mengesahkan (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

"Jadi kami tetap melakukan pelayanan walaupun di atas disampaikan kami tidak melayani perizinan terkait demo," beber dia.

Adapun telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Idham Azis itu mendapat sorotan lantaran mengarahkan jajaran agar secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Walaupun arahan untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa kelompok buruh itu untuk kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Indonesia
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI

Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa
Indonesia
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa

"Cara wali kota Solo (Gibran) langsung terjun meninjau sejumlah proyek seusai dilantik menjadi Wali Kota Solo dinilai sesuatu yang wajar. Itu tidak ada yang istimewa," ujar Sugeng

Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi
Indonesia
Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi

Mereka diamankan setelah terhasut ajakan konvoi hitamkan Solo di media sosial sebagai buntut adanya pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PS HT) dibacok orang tidak dikenal pada Senin (14/9).

Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Indonesia
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik

Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali

Anak Buah Anies Tegaskan Tahun Ini Enggak Beli Lahan Kuburan
Indonesia
Anak Buah Anies Tegaskan Tahun Ini Enggak Beli Lahan Kuburan

Selama ini Pemprov sudah memanfaatkan lahan seluas 3,3 hektar

Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra

"Jangan-jangan pimpinan memang tidak mau kasus Djoko Tjandra terungkap. Atau jangan pimpinan DPR ingin menutupi kasus tersebut," jelas Ujang.

Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan
Indonesia
Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan

Dua bus listrik itu merupakan bus besutan BYD Auto tipe C6 dan K9 dengan kode rute EV1 Blok M-Balaikota telah beroperasi sejak Juli 2020

Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global
Indonesia
Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global

Penunjukan tersebut akan membawa konsekuensi yang harus dijalani, antara lain target atau ekspektasi dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional
Indonesia
Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana akan mengimpor beras 1 juta ton.