Sri Sultan HB X Usulkan 1 Maret Sebagai Hari Besar Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono X Saat meninjau lokasi penambangan di lereng Merapi. (Foto: MP/Humas Kepatihan DIY)

Merahputih.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan kepada pemerintah pusat agar 1 Maret dijadikan hari besar nasional. Pada 1 Maret 1949 terjadi peristiwa besar rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda.

Peristiwa yang sering disebut Serangan Umum 1 Maret bermula dari adanya Agresi Militer Belanda II atas pendudukan Ibukota RI di Yogyakarta dan beberapa wilayah sekitarnya.

Sri Sultan HB X menilai peristiwa serangan tersebut menjadi tonggak awal dimulainya kembali perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga:

Sultan HB X Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawa di Ranah Digital

"Serangan Umum 1 Maret 1949 itu merupakan bagian perjuangan Bangsa sehingga layak diperingati sebagai Hari Besar Nasional," tegas Sri Sultan dalam keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (12/10).

Serangan bermulai saat pasukan Belanda datang dan menduduki kembali Indonesia pada1949. Belanda melakukan propaganda dengan menyebarkan berita palsu pada dunia bahwa negara Indonesia sudah tidak ada dan TNI sudah "mati".

Raja yang berkuasa saat itu, Sri Sultan HB IX mengirim surat kepada Panglima Sudirman agar mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Saat itu ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta

Serangan Umum dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 pada pukul 06.00 pagi. Dalam serangan yang hanya berlangsung selama 6 jam pasukan Indonesia di bawah pimpinan jendral Sudirman berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda.

TNI kemudian mundur dan kembali ke markas. Berita kemenangan ini kemudian menyebar hingga akhirnya sampai ke Washington DC Amerika Serikat yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti perwakilan Indonesia.

"Sejatinya peristiwa tersebut respons balik terhadap Agresi Belanda ke II atas pendudukan Belanda di Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia.” ujar Sri Sultan HB X.

Sri Sultan Hamengkubuwono X Saat meninjau lokasi penambangan di lereng Merapi. (Foto: MP/Humas Kepatihan DIY)
Sri Sultan Hamengku Buwono X Saat meninjau lokasi penambangan di lereng Merapi. (Foto: MP/Humas Kepatihan DIY)

Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah ditegakkan kembali kedaulatan Republik Indonesia. Karena serangan yang dirancang sebagai peristiwa politik militer ini bertujuan agar Republik Indonesia dianggap tetap eksis meski kepemimpinan Negara ditawan. Serangan ini terbukti berdampak dikancah Internasional.

Dalam peristiwa ini Jendral Sudirman dan Sri Sultan HB IX memegang peran besar dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda.

Sri Sultan HB X menegaskan keinginan menjadikan tanggal 1 Maret sebagai hari besar nasional bukan untuk menokohkan seseorang, tetapi sebuah ikhtiar untuk mengingat kembali kesatu paduan perjuangan TNI bersama rakyat .

"Dengan ditetapkannya Serangan Oemum 1 Maret 1949 menjadi Hari Besar Nasional menjadi memori kolektif yang tak terlupakan dalam sejarah menegakkan Proklamasi Republik Inndonesia 17 Agustus 1945 oleh segenap masyarakat Indonesia,“ tegas Raja Yogyakarta ini.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY

Pihaknya selama ini sudah beberapa kali mengusulkan hal ini. Selain itu Pemda DIY sudah melakukan sosialisai Nasional secara berkala kepada masyarakat luas di luar wilayah DIY dengan mengundang Pemerintah Provinsi dari seluruh Indonesia, komunitas sejarah dan masyarakat umum.

Lingkup lokal dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional SO 1 Maret, DIY secara rutin dirayakan dengan berbagai ragam kegiatan antara lain diskusi refleksi sejarah, gelar seni pameran dan kajian sejarah. (Patricia Vicka/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syarat Naik KA Lokal Kaligung
Indonesia
Syarat Naik KA Lokal Kaligung

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Suprapto mengatakan penumpang KA Kaligung tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19, baik dari hasil tes antigen maupun RT-PCR.

Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu
Indonesia
Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

PPKM Level 4, Gibran Buka 14 Pasar Non-Esensial Mulai Besok
Indonesia
PPKM Level 4, Gibran Buka 14 Pasar Non-Esensial Mulai Besok

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan membuka sebanyak 14 pasar tradisional non-esensial atau di luar kebutuhan pokok mulai Selasa (27/7).

Satgas Saber Pungli Pastikan Samsat Jakarta Bersih Dari Pungli
Indonesia
Satgas Saber Pungli Pastikan Samsat Jakarta Bersih Dari Pungli

DKI akan berlomba bahwa bukan hanya Samsat yang bisa bersih, tetapi juga pelayanan-pelayanan lain, seperti PTSP dan Dukcapil.

Jakarta Kebanjiran, Pemprov DKI Dinilai Tak Bekerja Merawat Saluran Air
Indonesia
Jakarta Kebanjiran, Pemprov DKI Dinilai Tak Bekerja Merawat Saluran Air

Ketika terjadi hujan besar, air tidak bisa mengalir

 PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin

Pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik seperti guru dan dosen serta tenaga kependidikan untuk mempersiapkan kegiatan PTM, khususnya di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan 3.

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup
Indonesia
KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

KPK menegaskan, belum tertangkapnya Harun sebagai "utang" yang harus dibayar sesegera mungkin . .

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky

Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

Antonius Benny Susetyo mengatakan, kasus ini menyangkut pendidikan sejak dini, jangan diajarkan kebencian.

Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan
Indonesia
Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Sumedang.