Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pajak saat ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan negara paling tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta membumikan berbagai informasi terkait pajak dalam rangka menggaet lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi.

"Ini yang harus terus menerus bagi Kemenkeu, DJP membumikan, memudahkan, dan menciptakan konsep yang tidak rumit," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Rabu (23/3).

Baca Juga:

Dirjen Pajak Baru Dapat 8 Juta Orang Laporkan SPT

Ia meyakini, sebenarnya saat ini banyak generasi muda yang memiliki ide untuk berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pajak. Di sisi lain, ide-ide itu tidak tersalurkan karena generasi menganggap aspek-aspek terkait pajak sangat rumit dan menakutkan.

Sri Mulyani menegaskan salah satu tugas Kementerian Keuangan termasuk DJP adalah menyebarluaskan informasi mengenai pajak dengan cara yang mudah dipahami dan kekinian.

"Tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Ini sangat penting buat kita untuk reaching out terutama ke generasi muda," tegasnya.

Ia mengatakan, cara itu salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital untuk mengatasi persepsi masyarakat yang selama ini kurang benar sehingga mereka enggan dan takut memenuhi kewajiban pajaknya.

"Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dianggap rumit oleh masyarakat," katanya.

Ia mendorong jajaran DJP untuk terus mengeluarkan kreativitas, inovasi, teknologi dan edukasi dengan tetap mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga mudah dipahami.

"Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja enggak ngerti’ ya memang tidak mengerti jadi harus dibuat mengerti," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul sekitar Rp4 triliun per 23 Maret 2022 dari 26.860 peserta dengan 30.521 surat keterangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"PPS sampai hari ini lebih dari 26 ribu peserta yang ikut dan jumlah pajak yang diterima hampir Rp4 triliun tadi pagi," katanya.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harta yang berhasil diungkap sebesar Rp 38,8 triliun meliputi deklarasi dalam negeri dan repatriasi Rp 33,8 triliun, deklarasi luar negeri Rp 2,65 triliun serta investasi Rp 2,42 triliun.

Suryo mengimbau, lebih banyak para wajib pajak (WP) yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela mengingat hanya berlangsung hingga akhir Juni 2022.

"Harapannya program ini singkat sehingga perlu untuk segera dimanfaatkan," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Pasien Sembuh Harian dari COVID-19 Dua Kali Lebih Banyak Ketimbang Terinfeksi
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh Harian dari COVID-19 Dua Kali Lebih Banyak Ketimbang Terinfeksi

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Namun, angkanya kini menurun dibawah 3 ribuah.

Hadiah Minyak Goreng Bagi Lansia Divaksin COVID-19
Indonesia
Hadiah Minyak Goreng Bagi Lansia Divaksin COVID-19

Percepatan vaksinasi untuk dosis 2 sesuai dengan instruksi dan arahan dari Presiden Joko Widodo saat pertemuan secara virtual dengan beberapa kepala daerah se-Indonesia.

PT Pos Indonesia Siapkan Proyek Besar di IKN Nusantara
Indonesia
PT Pos Indonesia Siapkan Proyek Besar di IKN Nusantara

PT Pos Indonesia berencana membangun proyek pergudangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jalani Sidang Perdana, Hendra Kurniawan Irit Bicara
Indonesia
Jalani Sidang Perdana, Hendra Kurniawan Irit Bicara

Mantan Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan memasuki ruang persidangan utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10) pagi.

Akhirnya, Panglima Andika dan KSAD Dudung Duduk Bareng di Rapat DPR
Indonesia
Akhirnya, Panglima Andika dan KSAD Dudung Duduk Bareng di Rapat DPR

Jenderal Dudung Abdurrachman memenuhi janjinya untuk menghadiri rapat tersebut. Ia hadir bersama Jenderal Andika, menyusul Menhan Prabowo Subianto yang tiba lebih dulu.

Mekanisme Baru Masuk PTN Harus Lebih Baik
Indonesia
Mekanisme Baru Masuk PTN Harus Lebih Baik

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, bahwa perubahan kebijakan proses penerimaan mahasiswa baru dalam perguruan tinggi negeri (PTN) harus menghasilkan hasil seleksi yang lebih baik.

Pengusaha dan Buruh Negara G20 Sepakat Lakukan Reformasi Ketenagakerjaan
Indonesia
Pengusaha dan Buruh Negara G20 Sepakat Lakukan Reformasi Ketenagakerjaan

B20 sepakat menciptakan kondisi upah yang layak serta menciptakan kebijakan perusahaan yang non-diskriminatif

Berbagai Kota di Tiongkok Mulai Hapus Kewajiban Tes PCR
Dunia
Berbagai Kota di Tiongkok Mulai Hapus Kewajiban Tes PCR

Otoritas Beijing juga sudah tidak lagi mensyaratkan tes negatif PCR kepada pengguna kendaraan umum, seperti bus, kereta metro, taksi.

Ketua DPD Sebut Klaim Luhut Soal Penundaan Pemilu sebagai Agenda Setting
Indonesia
Ketua DPD Sebut Klaim Luhut Soal Penundaan Pemilu sebagai Agenda Setting

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti membantah klaim big data terkait wacana penundaan Pemilu 2024, yang disampaikan Luhut Panjaitan.

Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya
Indonesia
Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya

Substansi untuk pengaturan pemilu di empat DOB dan Ibu Kota Negara (IKN) pada Perppu intinya menurut Tito hanya dua poin.