Sri Mulyani Ungkap Penyebab Kenaikan BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan rincian Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab kenaikan harga BBM subsidi di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurut dia, beban subsidi dan kompensasi akan tetap membengkak di atas Rp 502,4 triliun.

"Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube, Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).

Baca Juga:

Harga Pertamax Naik Jadi Rp 14.500 Per Liter

Sri Mulyani menjelaskan, sekalipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, besarannya tidak akan cukup untuk meredam jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Hal tersebut lantaran anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah yang awalnya Rp 152,5 triliun kini membengkak hingga Rp 502,4 triliun.

Adapun rinciannya, susbidi untuk BBM dan LPG dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun, listrik Rp 56,5 triliun ke Rp 59,6 triliun. Kemudian kompensasi BBM naik dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun serta kompensasi listrik naik dari Rp 0 menjadi Rp 41 triliun.

"Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu menapai Rp 502,4 triliun," jelas Sri Mulyani.

Nominal Rp 502,4 triliun itu, lanjut Sri Mulyani, dihitung berdasarkan rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai USD 105 per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS.

"Dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter sedangkan volume Solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter," ujarnya.

Baca Juga:

Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Pemerintah Harus Buat Keputusan dalam Situasi Sulit

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, dengan harga minyak ICP yang telah turun menjadi USD 90 per barel sekalipun, maka beban subsidi BBM masih menggunakan harga rata-rata ICP sekitar USD 98,8 per barel setahun ini. Rata-rata ICP masih USD 97 per barel keseluruhan tahun jika harga minyak mentah dunia turun hingga di bawah USD 90 per barel.

"Dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp 502,4 triliun tetap akan naik, tapi tidak jadi Rp 698 triliun, tapi Rp 653 triliun. Ini jika harga ICP adalah rata-rata USD 99 per barel atau turun ke USD 90 sampai Desember," jelas dia.

Sementara itu, jika harga ICP turunnya sampai ke level USD 85 per barel sampai Desember 2022. Dia mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasinya masih akan tetap membengkak di atas Rp 502,4 triliun. Berdasarkan perhitungannya, pembengkakan akan tetap sampai di level Rp 640 triliun.

"Ini adalah kenaikan Rp 137 triliun atau Rp 151 triliun tergantung harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pertalite Resmi Naik Jadi Rp 10 Ribu Perliter, Mulai Pukul 14.30

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Bermunculan, IDAI Minta Investigasi
Indonesia
Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Bermunculan, IDAI Minta Investigasi

Kementerian Kesehatan telah berdiskusi dengan tim dari Gambia, yang menyatakan mempunyai kasus serupa.

PDIP dan Tokoh Adat Kalimantan Desak Polisi Tindak Tegas Edy Mulyadi
Indonesia
PDIP dan Tokoh Adat Kalimantan Desak Polisi Tindak Tegas Edy Mulyadi

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis meminta aparat penegak hukum menindak tegas Edy Mulyadi.

 Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Kunjungi Indonesia
Dunia
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Kunjungi Indonesia

Marcos Jr di Indonesia hingga Selasa (6/9), dan kemudian melakukan perjalanan ke Singapura hingga Rabu (7/9).

Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun
Indonesia
Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun

Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta menyepakati MoU Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2023.

Satgas Sebut 86,6 Persen Masyarakat Indonesia Miliki Antibodi COVID-19
Indonesia
Satgas Sebut 86,6 Persen Masyarakat Indonesia Miliki Antibodi COVID-19

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 terus mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan di semua lini kehidupan.

Prospek Suram Penyaluran Kredit Perbankan
Indonesia
Prospek Suram Penyaluran Kredit Perbankan

Pejabat Fed mengisyaratkan pada Jumat (15/7) kemungkinan akan tetap dengan kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan 26-27 Juli.

Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20
Indonesia
Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20

Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar dan mendorong negara G20 membangun kolaborasi.

Mahasiswa Gelar Aksi, Fadli Zon Singgung Jokowi yang Rindu Didemo
Indonesia
Mahasiswa Gelar Aksi, Fadli Zon Singgung Jokowi yang Rindu Didemo

Fadli Zon menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menantang rindu didemo.

Kombes Agus Nurpatria Jalani Sidang Etik Kasus Halangi Penyidikan Brigadir J
Indonesia
Kombes Agus Nurpatria Jalani Sidang Etik Kasus Halangi Penyidikan Brigadir J

"Sidang kode etik yang akan diselenggarakan dengan terduga pelanggar akan digelar tatap jam 10-an dan juga memeriksa beberapa saksi," ujar Dedi.

Kubu Ade Armando Segera Polisikan Sekjen PAN
Indonesia
Kubu Ade Armando Segera Polisikan Sekjen PAN

Batas waktu somasi terhadap Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno sudah selesai.