MerahPutih.com - Pemerintah memastikan, porsi penarikan utang sepanjang 2022 akan dijaga mengingat keberadaan tekanan global serta sebagai cara memastikan kesehatan APBN agar tetap bisa melindungi masyarakat dan ekonomi.
Tercatat, pembiayaan anggaran negara melalui utang sepanjang Januari-Februari 2021 turun 66,1 persen menjadi Rp 92,9 triliun dari Rp 273,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen
Hingga bulan kedua 2022, realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan utang tersebut mencapai 9,5 persen dari target yang sebesar Rp 973,6 triliun.
Secara lebih rinci, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 tercatat Rp67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp991,3 triliun, dan turun 75,1 persen dari Rp271,4 triliun pada Februari 2021.
"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang turun hingga 66 persen dari tahun lalu," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (29/3).
Sri Mulyani menuturkan, penyusutan pembiayaan APBN melalui penerbitan utang berdampak positif terhadap posisi imbal hasil atau yield SBN di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
"Ini hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus kita jaga. Dan dengan penerbitan yang menurun, kita nisa menghindari sebagian dari risiko," katanya.
Ia memaparkan, penyesuaian strategi utang, dilakukan mulai akhir Februari 2022, melalui penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.
Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN. BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.
"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun
