Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memetakan aktivitas ekonomi ilegal dan ekonomi bawah tanah guna menentukan tindakan yang akan diambil. Pemetaan ini bertujuan mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy.
Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menugaskan Wakil Menkeu (Wamenkeu) Anggito Abimanyu untuk memimpin pemetaan.
"Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka pemetaannya akan berbeda. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Wamenkeu Anggito beserta tim pajak, bea cukai, dan PNBP," kata Sri Mulyani, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (14/11).
Baca juga:
Siap-siap Didatangi Aparat ke Rumah jika Belum Bayar Pajak Kendaraan
Menkeu mencontohkan yang saat ini menjadi perhatian adalah praktik penghindaran pajak pada sektor CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit. Dilansir Antara, umumnya praktik yang terjadi berupa manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, hingga strategi transfer pricing.
Kemenkeu akan memetakan tiap aktivitas ilegal maupun ekonomi bawah tanah secara bertahap sambil berkoordinasi dengan kementerian koordinator. Kemenkeu akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
""Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah," tandas orang nomor satu di Kemenkeu itu. (*)
