Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher.

Baca Juga

Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho

“Kegiatan pemungutan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," demikian bunyi PMK Nomor 6/PMK.03/2021 itu seperti dikutip di Jakarta, Jumat (29/1).

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan pada 22 Januari 2021.

Pertimbangan lain dalam menerapkan regulasi baru itu adalah untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

imag
Penjual pulsa

Penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk voucer fisik atau elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, Dikutip Antara, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga dikenai PPN.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi.

Kemudian, penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan secara langsug dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya.

Dalam pasal 4 ayat 4 disebutkan pemungutan PPN sesuai contoh yang tercantum pada lampiran dalam PMK itu yakni sebesar 10 persen.

Sementara itu, terkait penghitungan dan pemungutan PPh atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh pasal 22, dipungut PPh pasal 22.

Pemungut PPh melakukan pemungutan sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada distribusi tingkat selanjutnya atau harga jual atas penjualan kepada pelanggan secara langsung.

Apabila wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 lebih tinggi 100 persen dari tarif 0,5 persen. (*)

Baca Juga

Catat! Mulai 1 Juli Perdagangan Sistem Elektronik Kena PPN 10 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah kelemahan dari kebijakan pemerintah soal vaksinasi tersebut.

Aturan Misa Natal, Jumlah Umat Dibatasi 20 Persen dan Waktu Hanya 60 Menit
Indonesia
Aturan Misa Natal, Jumlah Umat Dibatasi 20 Persen dan Waktu Hanya 60 Menit

Keuskupan Agung Jakarta membatasi jumlah umat yang akan melakukan Misa Natal sebanyak 20 persen dari kapasitas gereja. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihilangkan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihilangkan

PP yang diteken Presiden 30 Maret 2021 silam memang tidak mencatumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia secara eksplisit, maka dari itu agar tidak menimbulkan kesalahan presepsi, Menteri Pendidikan akan merevisi ulang PP.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Vaksinasi Tahanan KPK Jadi Umpatan Netizen, Begini Tanggapan Firli Bahuri
Indonesia
Vaksinasi Tahanan KPK Jadi Umpatan Netizen, Begini Tanggapan Firli Bahuri

Negara bertugas memberikan perlindungan terhadap segenap warganya sesuai amanat alinea keempat UUD 1945

Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel
Indonesia
Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel

"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo

Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi
Indonesia
Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi

Aksi itu sebagai bentuk demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Pemudik yang Pakai Motor Juga Bakal Diperiksa di Lokasi Penyekatan
Indonesia
Pemudik yang Pakai Motor Juga Bakal Diperiksa di Lokasi Penyekatan

"Untuk pemudik menggunakan motor akan diperiksa di titik penyekatan," ujar Sambodo kepada wartawan, Rabu (5/5).

[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Brunei Bakal Beli Singapura
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Brunei Bakal Beli Singapura

Akun Sharul Yahya pada 25 Desember 2020 mengunggah sebuah gambar yang berisi foto bernarasi Sultan Brunei Hassanal Bolkiah bakal membeli Singapura.