Sri Mulyani Sudah Panggil 47 Pegawai Berharta Tak Wajar, 5 Mangkir Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau virtual di Jakarta, Senin (27/3). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Dalam raker ini, Sri Mulyani mengungkap telah memanggil 47 dari 69 pejabat Kementerian Keuangan yang hartanya tidak wajar.

Baca Juga

Kronologi Transaksi Janggal Rp 349 T Versi Sri Mulyani

Namun, dari 47 orang yang dipanggil itu, terdapat 5 pejabat yang tak penuhi panggilan karena beralasan sakit.

Sri Mulyani menerangkan, pemanggilan puluhan pejabat Kemenkeu tersebut untuk dilakukan klarifikasi harta.

"Sampai 17 Maret 2023 kami sudah memanggil 47 pegawai yang kami identifikasi, 42 hadir fisik dan 5 sakit," kata Sri Mulyani.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Diberhentikan dari Menteri Keuangan

Klarifikasi harta, kata Sri Mulyani, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta, serta data perpajakan.

"Bahwa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kami lakukan, termasuk RAT (Rafael Alun Trisambodo) dan dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang viral," ujar Sri Mulyani. (Pon)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Tak Disalurkan, Nasib Anies Berakhir di Tangan Sri Mulyani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yusril Wanti-Wanti Pilpres 2024 Dikuti Satu Pasangan Capres-Cawapres
Indonesia
Yusril Wanti-Wanti Pilpres 2024 Dikuti Satu Pasangan Capres-Cawapres

Yusril Ihza Mahendra mewaspadai Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan capres dan cawapres.

Bertemu UAS, Sekjen Gerindra Sampaikan Pesan Prabowo
Indonesia
Bertemu UAS, Sekjen Gerindra Sampaikan Pesan Prabowo

"Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, Insya Allah dalam waktu dekat beliau berkesempatan untuk bersilaturahmi langsung dengan Ustaz, beserta para ulama, kiai-kiai, habaib, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya," imbuh Muzani.

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Polri Persilakan Keluarga Tahanan Kunjungi Rutan Bareskrim, Maksimal 30 Menit
Indonesia
Polri Persilakan Keluarga Tahanan Kunjungi Rutan Bareskrim, Maksimal 30 Menit

Bareskrim akan menyediakan tempat bagi tahanan untuk beribadah salat Idulfitri di Rutan Bareskrim Polri bagi 166 tahanan yang beragama Islam.

ASEAN akan Jadi Pusat Ekonomi Dunia pada 2045
Indonesia
ASEAN akan Jadi Pusat Ekonomi Dunia pada 2045

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid optimistis kawasan ASEAN akan menjadi pusat stabilitas dan ekonomi dunia pada 2045.

Densus 88 Ungkap Gelagat Aneh dari Perempuan Penerobos Istana
Indonesia
Densus 88 Ungkap Gelagat Aneh dari Perempuan Penerobos Istana

Densus 88 Antiteror Polri akan memeriksa kejiwaan Siti Elina.

PSSI Sebut JIS tidak Layak Gelar FIFA Matchday, Wagub Riza Menjawab Begini
Indonesia
PSSI Sebut JIS tidak Layak Gelar FIFA Matchday, Wagub Riza Menjawab Begini

Riza menegaskan stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu sudah standar internasional meskipun tetap membutuhkan penyempurnaan.

Pidato Ilmiah di PKNU, Puan Bicara soal Pancasila, IKN hingga PBB
Indonesia
Pidato Ilmiah di PKNU, Puan Bicara soal Pancasila, IKN hingga PBB

a menceritakan perjuangannya sebagai politisi hingga berhasil menjadi orang nomor satu di DPR.

Gebrakan Anies Demi Maju Kotanya, Bahagia Warganya
Indonesia
Gebrakan Anies Demi Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Cukup panjang kiprah Anies memimpin Jakarta selama lima tahun, dari 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022.

Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres
Indonesia
Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (7/9).