Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak

MerahPutih.com - Upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah diklaim sebagai langkah dalam mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat adanya perkembangan global.

"Kita dan DPR sedang membahas sebuah upaya reformasi perpajakan karena dunia terus berubah menciptakan kesempatan namun juga bisa mengancam Indonesia apabila tidak berubah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Upacara Peringatan Hari Pajak ke-76 di Jakarta, Rabu (14/7).

Baca Juga:

Indonesia Segera Dapat Pemasukan Pajak dari Perusahaan Digital Global

Sri Mulyani menyatakan, Indonesia harus mampu melihat seluruh tren perubahan global yang menciptakan peluang positif sekaligus ancaman seperti masifnya perkembangan teknologi.

Ia menuturkan, hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus merumuskan langkah-langkah untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara yang salah satunya melalui reformasi perpajakan ini.

Salah satu bentuk reformasi itu adalah reformasi sistem teknologi informasi (TI) dan database maupun pembangunan aplikasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP dituntut untuk terus mampu membangun sistem perpajakan yang adil dan sederhana namun tetap mampu melayani masyarakat secara akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Layanan Pajak

Semester Pertama 2021, Pajak PPN dan PPnBM Tumbuh Positif

"Kita mengharapkan DJP akan terus hadir memberikan berbagai solusi layanan perpajakan yang mudah, aman, terintegrasi, akurat dan pasti," katanya.

Reformasi perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi sangat mendukung kinerja DJP yang bertugas mengumpulkan penerimaan di tengah pandemi COVID-19.

"Saya berharap DJP terus mengembangkan aplikasi sehingga para pembayar pajak akan mudah dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya,” katanya. (*)

Baca Juga:

Semester Pertama 2021, Pajak PPN dan PPnBM Tumbuh Positif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat
Indonesia
Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat

BI pun mencatat kapasitas produksi terpakai mengalami peningkatan pada kuartal I 2021 menjadi sebesar 73,38 persen,

Berkurang Satu, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 377 Orang
Indonesia
Berkurang Satu, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 377 Orang

125.972 pasien COVID-19 sembuh dan keluar dari rumah sakit

ITB Gratiskan UKT Jalur Seleksi Mandiri
Indonesia
ITB Gratiskan UKT Jalur Seleksi Mandiri

Jalur seleksi mandiri ITB dirancang sebagai skema penerimaan mahasiswa baru program sarjana tanpa subsidi.

 Semua Unsur Harus Terlibat Hentikan Konflik di Papua
Indonesia
Semua Unsur Harus Terlibat Hentikan Konflik di Papua

Jenazah Gabriella baru berhasil dievakuasi Jumat (16/9). Aparat keamanan bersama warga saat ini sedang mencari nakes atas nama Gerald Sokoy yang belum diketahui keberadaannya.

Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun
Indonesia
Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun

Jalan Tol Ancol Timur–Pluit (Elevated) atau Harbour Road II (HBR II) sepanjang 9,6 kilometer, merupakan penambahan lingkup ruas Tol Cawang- Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo
Indonesia
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI
Indonesia
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI

"Nanti ada stiker skotlite penunjuk arah agar pengumudi tahu batas kanstin dan jalan di Bundaran HI," katanya

Periksa Staf BCA, KPK Dalami Aliran Uang Suap Walkot Tanjungbalai ke Penyidik Robin
Indonesia
Periksa Staf BCA, KPK Dalami Aliran Uang Suap Walkot Tanjungbalai ke Penyidik Robin

Selain Randy, tim penyidik juga memeriksa dua Ibu Rumah Tangga

Pandemi COVID-19, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Ruang Digital
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Ruang Digital

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan ada beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM di masa pandemi virus COVID-19.

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Indonesia
KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

KPA bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.