Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Berbagai reformasi dilakukan pemerintah diklaim untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan perekonomian menjadi lebih produktif dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Kami terus harus memastikan bahwa proses pemulihan ini akan didukung oleh reformasi mendasar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day di Jakarta, Senin, (28/3).

Baca Juga:

Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law

Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan dua reformasi yang sangat penting yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HPP, kata ia, tidak hanya untuk mereformasi pajak yang akan memberi penambahan nilai pada pajak namun juga selaras dengan tren perpajakan global.

Sementara, UU HKPD bertujuan untuk memastikan manfaat belanja pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui belanja yang lebih baik dan peningkatan perpajakan pemerintah daerah.

Sri menegaskan, Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.

Indonesia, kata ia, berupaya mengundang lebih banyak investor untuk datang agar berbagai tujuan reformasi dapat tercapai lebih cepat salah satunya melalui pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang dibuat secara fundamental, kata ia, mengubah cara Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi, menyederhanakan prosedur investasi dan memberikan iklim bisnis yang lebih jelas dan mudah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Ini semua reformasi yang dilakukan Indonesia meski dalam situasi pandemi," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk semakin menarik investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund melalui Investment National Authority (INA).

Langkah ini, tegas Sri, sebagai wadah bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembiayaan ekuitas dan bermitra dengan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Sri mengatakan, target investasi tahap pertama INA adalah di sektor infrastruktur dan transportasi termasuk jalan, listrik, bandara serta jaringan komunikasi karena sangat penting untuk konektivitas Indonesia sebagai negara besar.

"Kami terus memastikan bahwa penanganan pandemi akan terus dilakukan secara konsisten sampai kita bisa berubah menjadi endemi," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program PEN 2022 yang saat ini dialokasikan Rp 455,62 triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

"PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta

Sedangkan pasien meninggal bertambah 1.449

Di Tengah Ancaman Deltacron, Kasus COVID-19 Harian Bertambah 13 Ribu Orang
Indonesia
Di Tengah Ancaman Deltacron, Kasus COVID-19 Harian Bertambah 13 Ribu Orang

Kasus positif virus corona di Indonesia kembali bertambah 13.018 pada Rabu (16/3).

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci

Sebelumnya, pemerintah menyita sejumlah aset berupa 49 bidang tanah dengan luas 5.291.200 meter persegi terkait dengan penagihan hutang BLBI. Dalam hal ini, salah satu aset tanah yang disita diduga merupakan milik Lippo Karawaci, Tangerang.

Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?
Indonesia
Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?

"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata La Nyalla.

Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar
Indonesia
Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar

Kejaksaan Agung telah mengumumkan penetapan tersangka kasus pelanggaran HAM berat di Paniai tersebut pada Jumat (1/4).

Soal Hepatitis Akut Misterius, NasDem Minta Jajaran Anies Pantau Seluruh Faskes di DKI
Indonesia
Soal Hepatitis Akut Misterius, NasDem Minta Jajaran Anies Pantau Seluruh Faskes di DKI

Hepatitis akut misterius saat ini paling hangat diperbincangkan. Sebab dari dari laporan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengumumkan telah menemukan 15 kasus hepatitis akut di Indonesia.

Jokowi Punya Wewenang Penuh Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara Pertama
Indonesia
Jokowi Punya Wewenang Penuh Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara Pertama

Kriteria Kepala Otorita yang paling penting adalah paham tentang visi Presiden, pemerintah, dan bangsa Indonesia.

Miftachul Akhyar Kembali Jadi Rais Aam PBNU, Jabatan Ketum MUI Bakal Dilepas
Indonesia
Miftachul Akhyar Kembali Jadi Rais Aam PBNU, Jabatan Ketum MUI Bakal Dilepas

Selain itu, Rais Aam PBNU terpilih Miftachul Akhyar diminta agar tidak rangkap jabatan dan didorong untuk fokus dalam pembinaan serta pengembangan NU.

[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab dan Mahkamah Internasional Turun Tangan Bebaskan Rizieq
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab dan Mahkamah Internasional Turun Tangan Bebaskan Rizieq

Video dengan klaim judul dan narasi thumbnail tidak sesuai. Video yang diunggah Gajah Mada TV merupakan video suntingan dan pembacaan artikel berita.

Indonesia Tuan Rumah GPDRR 2022, PBB Puji atas Keberhasilan Kendalikan COVID-19
Indonesia
Indonesia Tuan Rumah GPDRR 2022, PBB Puji atas Keberhasilan Kendalikan COVID-19

Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 di Bali pada 23-28.