Sri Mulyani Jamin PSBB Tidak Akan Menyulitkan Kehidupan Rakyat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.Com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, memastikan bahwa jaminan dan jaring pengaman sosial dilakukan secara menyeluruh.

Ia menjamin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bakal menyulitkan kehidupan warga yang terdampak kebijakan tersebut.

Baca Juga:

Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker

Sri Mulyani juga menjamin, masyarakat tak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diberikan 10 juta (penerima) dengan tambahan untuk pemberian bulanannya.

Sri Mulyani jamin penerapan PSBB tidak akan sulitkan kehidupan rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: antaranews)

Untuk bantuan sembako ada 20 juta penerima. Lalu, bantuan Rp200 ribu per bulan bakal disiapkan sampai dengan Desember.

"Kartu Pra Kerja tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Rp20 triliun untuk 5,6 juta penerima. Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, (sebanyak) 2,5 juta (penerima) di DKI dan 1,6 juta (penerima) di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,” imbuh Sri dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Bantuan ini, menurut Sri Mulyani, untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai satuannya sama seperti Kartu Pra Kerja yakni senilai Rp 600 ribu.

”Dan dana bansos tadi desa 30% dari Rp70 triliun atau Rp21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum mendapatkan PKH,” katanya.

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, juga memberikan untuk KUR untuk 11,9 juta UMKM, termasuk 22 ribu TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat ini.

Termasuk sektor pertanian serta penundaan cicilan dan bunga untuk kredit UMi dan Mekaar untuk 11,4 juta.

”Kami terus memperbaiki database-nya sehingga seluruh program-program bantuan sosial dan bantuan kepada usaha kecil menengah itu betul-betul target bisa dipenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa untuk gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) nantinya akan diputuskan di dalam Sidang Kabinet.

”Kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nantinya akan diputuskan di dalam Sidang Kabinet,” ujar Sri Mulyani.

Penghitungannya adalah untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3.

Baca Juga:

Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19

”Terutama untuk ASN, TNI, Polri THR dalam hal ini sudah disediakan,” kata Menkeu.

Untuk pejabat negara, menurut Sri Mulyani, nantinya Presiden yang akan menetapkan.

”Nanti Bapak Presiden akan menetapkan, seperti menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skema Penyaluran Stimulus Rp150 Triliun untuk Dunia Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhammadiyah: Salat Ied di Rumah Tidak Membuat Jenis Ibadah Baru
Indonesia
Muhammadiyah: Salat Ied di Rumah Tidak Membuat Jenis Ibadah Baru

Islam tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan ibadah di luar kadar kemampuannya

Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB
Indonesia
Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB

Mereka sudah mengaku kelelahan, bosan, dan membuang biaya besar selama tinggal dirumah.

2 Alasan Masjid Istiqlal Belum Mulai Gelar Salat Jumat Besok
Indonesia
2 Alasan Masjid Istiqlal Belum Mulai Gelar Salat Jumat Besok

Anies mengatakan bahwa pengurus rumah ibadah mesti tetap memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan yang telah ditentukan

TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia
Indonesia
TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia

UGM Yogyakarta melakukan penelitian tentang inovasi alat kesehatan untuk menangani pandemi virus COVID-19

1000 APD Dibagikan untuk Tenaga Medis di 34 Rumah Sakit Rujukan di Jabar
Indonesia
1000 APD Dibagikan untuk Tenaga Medis di 34 Rumah Sakit Rujukan di Jabar

"Kami mengirimkan APD ke 34 rumah sakit secara merata, tapi simbolis ke lima rumah sakit rujukan utama. Untuk tahap pertama 1000-an APD," ucap Kang Emil

Evaluasi PSBB, Ketua DPRD DKI: Satpol PP Harus Banyak Jaga Dibandingkan Polisi
Indonesia
Evaluasi PSBB, Ketua DPRD DKI: Satpol PP Harus Banyak Jaga Dibandingkan Polisi

Auran yang harus dievaluasi mengenai check point di wilayah perbatasan.

Diduga Bertemu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Diperiksa Komisi Kejaksaan
Indonesia
Diduga Bertemu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Diperiksa Komisi Kejaksaan

Menurut Barita, Pinangki bakal diperiksa hari ini terkait dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking.

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

Penangkapan Komisioner KPU Bukan Pengalihan Isu Munculnya Nama Firli di Sidang Korupsi
Indonesia
Penangkapan Komisioner KPU Bukan Pengalihan Isu Munculnya Nama Firli di Sidang Korupsi

Dugaan korupsi komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Siaful Ilah tersebut sama sekali tak berhubungan dengan penyebutan nama Firli.

Nama Dirut PLN Diumumkan Sore Ini
Indonesia
Nama Dirut PLN Diumumkan Sore Ini

“Nanti jam 4 sore, harusnya di kantor Kementerian (BUMN),” kata Erick