Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Anggota Badan Anggaran DPR, Sukamta menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraanya ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Baca Juga:

Pengamat Pertanyakan Kewibawaan Presiden Jokowi Dalam Penanganan COVID-19

Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat.

"Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini.

Anggota DPR asal daerah pemilihan Jogja ini kemudian membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 misal talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.

“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” bebernya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani paparkan dana stimulus dampak corona
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sukamta menilai, pemerintah lokek (kikir sekali) terhadap rakyat, dan murah hati kepada elit berkaca dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani di mana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number.

"Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan," imbuhnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini berharap, agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Baca Juga:

Ketua KY Sambut Positif Terpilihnya Muhammad Syarifuddin Sebagai Ketua MA

Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyerangan Polsek Ciracas Gegara Hoaks, BPIP: Bukti Budaya Kritis Terkikis
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Gegara Hoaks, BPIP: Bukti Budaya Kritis Terkikis

Serangan itu disebabkan oleh hoaks (berita bohong) yang disebarkan salah satu oknum anggota TNI.

Penurunan Kasus COVID-19 Diklaim Baru Terasa Setelah 45 Hari
Indonesia
Penurunan Kasus COVID-19 Diklaim Baru Terasa Setelah 45 Hari

Pemerintah telah menambah 13.000 tempat tidur untuk ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan COVID-19 selama PPKM tahap dua.

Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat
Indonesia
Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat

Mereka memecahkan kaca pintu lobi RS dan merangsek masuk ke ruang jenazah

Gibran Awali Kampanye dengan Blusukan Online, Bajo Giat Internal
Indonesia
Gibran Awali Kampanye dengan Blusukan Online, Bajo Giat Internal

Dua paslon yang bertarung di Pilwakot Solo mulai memanfaatkan waktu kampanye dengan baik untuk mencari simpati warga.

Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan

Dikutip laman resmi BMKG, cuaca pagi hari di seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan cerah.

Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI
Indonesia
Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI

DPR mengungkap ada lebih dari 18 anggota DPR dan 22 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19.

Sarana Jaya Akui Lahan Misterius 70 Hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Sarana Jaya Akui Lahan Misterius 70 Hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah

Teka-teki lahan misterius seluas 70 hektare (ha) yang dibeli BUMD Pembangunan Sarana Jaya terjawab sudah.

MAKI Temukan Aset Dugaan Korupsi Asabri Rp171 Miliar di Solo
Indonesia
MAKI Temukan Aset Dugaan Korupsi Asabri Rp171 Miliar di Solo

MAKI kembali menemukan sejumlah aset yang diduga merupakan hasil korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri di Solo dan daerah lain.

 KSPI Desak Anies Tegas Tindak Perusahaan yang Masih Beroperasi Saat PSBB
Indonesia
KSPI Desak Anies Tegas Tindak Perusahaan yang Masih Beroperasi Saat PSBB

KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta dan aparat keamanan bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak meliburkan buruhnya

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

Salah satu perusahaan yang sudah memesan vaksin adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang ini, memastikan akan melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri kepada sekitar 30 ribu karyawan.