Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta lebih sreg pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada tahun 2024.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan, pihaknya memilih 2024 untuk menjaga kemantapan terhadap perencanaan kontestasi pilkada itu sendiri yang sudah dibahas pada 2015 lalu dan diresmikan 2016.

"Kalau PDI Perjuangan condong dilaksanakan di 2024," terang Gembong saat dikonfirmasi awak media.

Baca Juga:

Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI ini menampik Pilkada DKI 2024 ini sebagai langkah untuk menjegal Anies Baswedan terpilih kembali jadi gubernur.

"Sekarang pertanyaannya Undang-undang (UU) Pilkada disahkan tahun berapa? UU Pilkada itu sekitar 2015-2016, artinya pilkada serentak dirancang sebelum Anies jadi gubernur," ungkap dia.

Jadi menurut dia, jangan dikaitkan konsistensi perhelatan Pilkada 2024 sebagai upaya penjegalan Anies Baswedan. Menurutnya, hal itu tidak ada kaitannya.

"Enggak ada urusan itu," tegas anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ia berpendapat, sangat berlebihan ada pihak yang berpandangan pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai langkah untuk mengadang Anies menduduki kursi DKI satu lagi. Jadi ia kembali tegaskan, Pilkada 2024 merupakan konsistensi terhadap perencanaan UU Pilkada.

"Jadi tahun 2015 direncanakan pemilu serentak di 2024 kan gitu. Ini belum dilaksanakan ko sudah mau dievaluasi. Di mana konsistensinya," terangnya.

Saat ini, DPR sedang mengkaji UU tentang penyelenggaraan pilkada. Pembahasan itu digelar untuk memutuskan apakah pilkada digelar serentak dangan pileg dan pilpres atau siklus 5 tahunan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaran pilkada dilaksanakan secara serentak dengan pileg dan pilpres pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga:

Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden

Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir pada 2020.

Alasan DPR ingin menormalkan kembali jadwal pilkada serentak, antara lain melihat pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pileg 2019 yang mengakibatkan banyak korban dari kalangan penyelenggara pemilu.

Lainnya lagi, keamanan juga menjadi pertimbangan jadwal pilkada dinormalkan kembali menjadi siklus lima tahunan. (Asp)

Baca Juga:

Anies Tegaskan tak Pernah Berencana Lockdown Akhir Pekan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo
Indonesia
Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo

MD yang merupakan warga Kebon Jahe ini tewas setelah mengalami luka bacok dan dalam perawatan di RS Tarakan.

Kasus Bansos COVID-19, KPK Panggil Direktur PT Bumi Pangan Digdaya
Indonesia
Kasus Bansos COVID-19, KPK Panggil Direktur PT Bumi Pangan Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam dan pihak swasta Helmi Rivai.

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya
Indonesia
Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenag NTB dan UIN Mataram

Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama
Indonesia
Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama

Bamsoet mengajak masyarakat tidak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras

KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI

KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (20/5)

Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air

Terdapat 50 penumpang di dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dilaporkan hilang kontak, Sabtu (9/1) sore. Dari total 50 penumpang, tiga di antaranya adalah bayi.

Catherine Wilson Dicokok Berkat Laporan Warga
Indonesia
Catherine Wilson Dicokok Berkat Laporan Warga

Wanita yang akrab disapa Keket itu dicokok tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan
Indonesia
Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan

Kepolisian Polda Metro Jaya akan melakukan tes COVID-19 pada Jumat (27/11) besok kepada warga Petamburan.

Presentasi Kematian Akibat COVID-19 Dekati Rata-Rata Dunia
Indonesia
Presentasi Kematian Akibat COVID-19 Dekati Rata-Rata Dunia

Persentase kematian ini mulai turun pada Mei 2020

 KPK 'Pamer' Tersangka, ICW: Wajar Karena Filri Belum Mundur dari Polri
Indonesia
KPK 'Pamer' Tersangka, ICW: Wajar Karena Filri Belum Mundur dari Polri

Ini sekaligus menggambarkan bahwa Firli Bahuri belum memahami sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di KPK itu sendiri," kata Kurnia