SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah kembali dinilai merugikan kaum buruh. Jika sebelumnya pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja, kini muncul Peraturan Menteri Ketanagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua yang dinilai sangat merugikan buruh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto mengatakan, dengan Permenaker tersebut, pengambilan JHT yang dikelola oleh Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan harus menunggu usia 56 tahun.

Baca Juga:

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

"Walaupun pekerja/buruh terkena PHK maupun mengundurkan diri atas kemauan sendiri tetap harus menunggu usia 56 tahun baru bisa dicairkan," kata Roy Jinto Ferianto, Minggu (13/2/2022).

Padahal, lanjut Roy, Jaminan Hari Tua merupakan hak buruh merupakan tabungan yang berasal dari potongan dari upah buruh dan disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana buruh.

Namun dengan terbitnya Permenaker 2 Tahun 2022, dinilai sangat merugikan kaum buruh. Permenaker 2/2022 disebut telah membuat buruh dalam posisi yang sangat dirugikan. Mereka harus menunggu usia 56 tahun untuk mengambil uang tabungan JHT.

"Buruh yang terkena PHK dan mengundurkan diri tentu saja sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupannya pasca di-PHK dan mengundurkan diri," katanya.

Buruh Yogyakarta. (Foto: MP/ Patricia Vicka)
Buruh Yogyakarta. (Foto: MP/ Patricia Vicka)

Ia menegaskan, selama ini yang menjadi sumber dana buruh untuk melanjutkan hidup setelah di-PHK adalah uang Jaminan Hari Tua. Dalam kondisi pandemi sekarang PHK masih cukup tinggi, dan tidak semua PHK mendapatkan pesangon.

Menurutnya, Saat ini, UU Cipta Kerja telah mengurangi uang pesangon yang diterima buruh yang di- PHK, kemudian tahun ini upah buruh tidak naik, maka keluarnya Permenaker 2 Tahun 2022 sangat merugikan buruh.

"Lengkap sudah penderitaan kaum buruh, sejarah kelam buat kaum buruh kebijakan pemerintah tidak ada yang berpihak kepada kaum buruh semua aturan yang diterbitkan pemerintah sangat merugikan kaum buruh," katanya.

Oleh karena itu, FSP TSK SPSI menyatakan, menolak Permenaker no 2 Tahun 2022 dan mendesak Menteri Ketanagakerjaan untuk segera mencabut aturan tersebut.

"Dan kami akan melakukan perlawanan secara masif baik secara hukum maupun dengan aksi-aksi yang akan kami lakukan, baik di kantor-kantor Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), maupun di kantor Menteri Ketanagakerjaan," paparnya.

Tidak menutup kemungkinan buruh juga akan bersama-sama mengambil uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum Permenaker 2 Tahun 2022 berlaku efektif mulai 2 Mei 2022. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pemerintah Cabut Permenaker 02/2022 tentang JHT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
16 Kantong Korban Letusan Semeru Belum Terindentifikasi, DVI Polri Perpanjang Masa Kerja
Indonesia
16 Kantong Korban Letusan Semeru Belum Terindentifikasi, DVI Polri Perpanjang Masa Kerja

Masa tanggap darurat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru telah diperpanjang selama tujuh hari lagi, mulai Tanggal 18 hingga 24 Desember.

[HOAKS atau FAKTA]: PBB Nyatakan Rusia Pemenang Perang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PBB Nyatakan Rusia Pemenang Perang

Hingga saat ini, perang Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Minta Pembenahan Kedisiplinan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Demokrasi di TNI-Polri
Indonesia
Minta Pembenahan Kedisiplinan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Demokrasi di TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 TNI-Polri.

Sambut KTT G20, Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Nusa Dua
Indonesia
Sambut KTT G20, Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Nusa Dua

Presidensi KTT G20 juga bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.

Nilai Tukar Rupiah Menunggu Keputusan The Fed
Indonesia
Nilai Tukar Rupiah Menunggu Keputusan The Fed

Rupiah pagi ini bergerak menguat 29 poin atau 0,19 persen ke posisi Rp 14.985 per dolar USD, dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 15.014 per USD.

Penembakan Nelayan Merauke hingga Tewas oleh Tentara PNG dalam Jarak Dekat
Indonesia
Penembakan Nelayan Merauke hingga Tewas oleh Tentara PNG dalam Jarak Dekat

Peristiwa penembakan yang diduga dilakukan tentara Papua Nugini (PNGDF) terhadap kapal nelayan asal Merauke menewaskan seorang anak buah kapal (ABK).

Marak Kasus Demam Berdarah, Permintaan Fogging di Solo Meningkat
Indonesia
Marak Kasus Demam Berdarah, Permintaan Fogging di Solo Meningkat

Permintaan jasa fogging di Solo pun mengalami peningkatan seiring peningkatan kasus.

Anggota TNI Dikabarkan Tertembak di Kantor Polisi Dekai Yahukimo
Indonesia
Anggota TNI Dikabarkan Tertembak di Kantor Polisi Dekai Yahukimo

Tim dari Propam Polda Papua sudah berangkat ke Dekai untuk menyelidiki kasus yang menyebabkan satu orang tentara TNI AD di sana luka tembak di bagian pahanya.

Tim Labfor Olah TKP Kapal Terbakar di Kedalaman 20 Meter
Indonesia
Tim Labfor Olah TKP Kapal Terbakar di Kedalaman 20 Meter

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Bali melakukan penyelaman sedalam 20 meter untuk melakukan olah TKP terbakarnya kapal cepat Cantika Express 77.

Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan
Indonesia
Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Kader PDIP agar tak membuat gerakan tambahan kecuali bergerak turun ke bawah membantu perekonomian rakyat di tengah situasi ancaman global saat ini.