Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memuji keputusan pemerintah untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah korektif ini dianggap penting dan patut diapresiasi.
Netty menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu kesehatan masyarakat, terutama terkait kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai wilayah.
"Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman," jelas Netty, Selasa (7/10).
Baca juga:
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Tujuan utama program MBG sangat mulia, yaitu menjamin anak-anak menerima asupan gizi seimbang demi mendukung tumbuh kembang dan proses belajar mereka.
"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini melanjutkan bahwa manfaat besar MBG bagi generasi muda harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Netty juga menyoroti pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjamin.
Baca juga:
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan orang tua sebagai mitra pengawasan.
"Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan," ujarnya.
Terakhir, Netty mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk mendapatkan gizi harian.
“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” pungkasnya.
