SPDP Terbit, Brigjen Prasetijo Bersekongkol dengan Penjahat? Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (tengah). Foto: Istimewa

Merahputih.com - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Brigjen Prasetijo Utomo terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat telah keluar.

SPDP bernomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum itu ditujukan kepada Jaksa Agung dan ditandatangani langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo tanggal 20 Juli 2020.

Dalam point kedua, SPDP ini memberitahukan Dittipidum Bareskrim telah memulai penyidikan pemalsuan surat dan seorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya.

Baca Juga

Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak

Prasetijo juga diduga memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 421 KUHP dan atau 221 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor BJP PU dan kawan-kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Kamis (23/7).

SPDP ini merujuk dari Laporan Polisi (LP) bernomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tertanggal 20 Juli 2020 dengan pelapor Iwan Purwanto. Kemudian, terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sp.Sidik/854.2a/VII/Ditipudum tertanggal 20 Juli 2020.

"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan," jelas Ahmad.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa Tim Khusus Bareskrim telah memeriksa Brigjen Prasetijo Utomo untuk menyelidiki pemberian surat jalan terhadap buronan Djoko Tjandra.

"Terhadap Brigjen PU, kami sudah lakukan pemeriksaan," kata Argo.

Prasetijo diperiksa di RS Polri Said Soekanto, Selasa (21/7), dengan di bawah pengawasan dokter. "Dalam pemeriksaan, tetap koordinasi dengan dokter dan Provost," ujarnya.

Brigjen Prasetijo Utomo bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking. Foto: @xdigeeembok
Brigjen Prasetijo Utomo bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking. Foto: @xdigeeembok

Tidak hanya Prasetijo, Tim Khusus juga memeriksa para staf Korwas PPNS Bareskrim sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut, untuk mengungkap kronologi penerbitan surat jalan. "Kami mencari tahu seperti apa sih (kronologi) surat jalan itu bisa keluar," katanya.

Terkait dengan surat sehat bebas COVID-19 yang dikantongi Djoko Tjandra, Tim Khusus memeriksa dokter dan staf dokter RS Polri Said Soekanto.

Sejauh ini, pemberkasan terkait dengan pelanggaran disiplin Brigjen Pol. Prasetijo telah selesai dilakukan oleh Divisi Propam Polri, kemudian diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Wapro) untuk dievaluasi.

"Nanti setelah dievaluasi, berkas tersebut akan disidangkan. Tentunya nanti dari Wapro yang merencanakan kapan (sidang)," ujarnya.

Baca Juga

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

Terkait dengan kasus dugaan pidana yang melibatkan Prasetijo, dia menjelaskan bahwa perkara ini memasuki tahap penyidikan. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan bahwa penyidik akan menerapkan Pasal 263 KUHP, 426 KUHP, dan/atau 221 KUHP dalam kasus pidana Prasetijo.

"Setelah naik ke penyidikan, tim akan menindaklanjuti penyidikan kasus ini dengan mencari tersangkanya," kata jenderal bintang dua ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Demo, Sekolah Diminta Cek Pelajar 3 Kali Sehari
Indonesia
Antisipasi Demo, Sekolah Diminta Cek Pelajar 3 Kali Sehari

Berdasar data Polisi, selama dua kali demo 8 dan 13 Oktober 2020 lalu. ada 288 siswa yang diamankan.

Jalan Tol Layang MBZ Ditutup Selama Larangan Mudik
Indonesia
Jalan Tol Layang MBZ Ditutup Selama Larangan Mudik

Periode pelarangan mudik Lebaran yang telah ditetapkan pemerintah akan dimulai besok Kamis (6/4) hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Sektor Properti Masih Bertahan di Tengah Pandemi
KPR
Sektor Properti Masih Bertahan di Tengah Pandemi

Indeks harga rumah tapak tercatat sebesar 114,9 pada kuartal kedua 2020, turun sebesar 0,7 persen secara kuartal, namun secara tahunan masih menunjukkan kenaikan sebesar 3 persen.

Ini Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Indonesia
Ini Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI
Indonesia
KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja
Indonesia
Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja

Aturan ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja atau buruh karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap.

Warga Tangerang Gelar Aksi Bela Palestina
Foto
Warga Tangerang Gelar Aksi Bela Palestina

sejumlah warga melakukan aksi bela Palestina dengan berbaris mengenakan atribut bendera Indonesia dan Palestina di tepi jalan KH. Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang

Gelar Mukernas, PKB Siapkan Ikhtiar Pemulihan Ekonomi, Kesehatan dan Sosial
Indonesia
Gelar Mukernas, PKB Siapkan Ikhtiar Pemulihan Ekonomi, Kesehatan dan Sosial

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada Kamis (8/4).

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir
Indonesia
Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

Kasus Fetish Jarik Bukti Pelecehan Seksual Tak Melulu Sasar Perempuan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Bukti Pelecehan Seksual Tak Melulu Sasar Perempuan

Kasus tersebut menunjukkan arti penting Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual