SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) bakal mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jalan itu ditempuh untuk membatalkan penghentian perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Adapun surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

Boyamin mengatakan gugatan ini akan dilayangkan pada akhir bulan April 2021. Gugatan ini diajukan dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK.

"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau Prank dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," ujarnya.

Boyamin membeberkan alasannya mengajukan praperadilan. Pertama, KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung. Dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara.

Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)
Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

Menurut Boyamin, alasan tersebut tidak benar lantaran dalam Surat Dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti.

"Sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas Surat Dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," jelas dia.

Alasan kedua, lanjut Boyamin, putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indomesia menganut sistem hukum pidana warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprudensi. Artinya, jelas Boyamin, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

"MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Praperadilan yang akan diajukan MAKI," kata Boyamin.

Baca Juga

ICW Desak KPK Tangkap Buronan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Menurut Boyamin, semestinya KPK tetap mengajukan Tersangka SN dan ISN ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini karena senyatanya selama ini Sjamsul dan Itjih kabur dan KPK pernah menyematkan status Daftar Pencarian Orang ( DPO ) atas kedua Tersangka tersebut.

"MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Edhy Janji Tidak Babat Hutan Mangrov Demi Tambak
Indonesia
Menteri Edhy Janji Tidak Babat Hutan Mangrov Demi Tambak

Area-area bekas tambak akan kembali ditanami mangrove sembari dimanfaatkan untuk budidaya biota laut lainnya, seperti ikan kerapu, udang windu, dan kakap putih.

9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta
Indonesia
9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta

"Total sanksi ini 9.734 orang. Dan nilai denda cukup besar yaitu Rp 88.665.000,- ," jelas Nana.

Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB
Indonesia
Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB

Yang menghadapi kondisi dilema tidak hanya pemerintah Indonesia

Tradisi Sadranan Jelang Ramadan, Harga Bunga Tabur di Pasar Kembang Solo Meroket
Indonesia
Tradisi Sadranan Jelang Ramadan, Harga Bunga Tabur di Pasar Kembang Solo Meroket

Pandemi COVID-19 yang belum selesai pun tidak menyurutkan warga berziarah ke makam keluarga. Bahkan, harga bunga tabur meroket dan permintaan mulai naik.

Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402
Indonesia
Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402

Sebanyak 53 prajurit yang mengawaki KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas setelah kapal selam yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan.

Daftar ke KPUD, Gibran Telepon Jokowi
Indonesia
Daftar ke KPUD, Gibran Telepon Jokowi

Selain telepon Presiden, Gibran mendatangi Achmad Purnomo membujuk agar mantan rivalnya saat berebut rekomendasi PDIP.

DKPP Tegaskan Pemilu Bakal Lancar Jika Penyelenggara Berada di 'Rel' Etiknya
Indonesia
DKPP Tegaskan Pemilu Bakal Lancar Jika Penyelenggara Berada di 'Rel' Etiknya

DKPP selama ini hadir untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu

Puskesmas Diminta Aktif Lakukan Deteksi Dini Kasus Suspek COVID-19
Indonesia
Puskesmas Diminta Aktif Lakukan Deteksi Dini Kasus Suspek COVID-19

Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bisa menyamakan persepsi

Ketua MPR Puji Sosok Djoko Santoso yang tak Suka Lakukan Provokasi Politik
Indonesia
Ketua MPR Puji Sosok Djoko Santoso yang tak Suka Lakukan Provokasi Politik

Lulusan akademi militer Magelang tahun 1975 ini telah mengabdikan hidupnya pada berbagai bidang.