SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) bakal mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jalan itu ditempuh untuk membatalkan penghentian perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Adapun surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

Boyamin mengatakan gugatan ini akan dilayangkan pada akhir bulan April 2021. Gugatan ini diajukan dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK.

"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau Prank dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," ujarnya.

Boyamin membeberkan alasannya mengajukan praperadilan. Pertama, KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung. Dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara.

Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)
Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

Menurut Boyamin, alasan tersebut tidak benar lantaran dalam Surat Dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti.

"Sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas Surat Dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," jelas dia.

Alasan kedua, lanjut Boyamin, putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indomesia menganut sistem hukum pidana warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprudensi. Artinya, jelas Boyamin, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

"MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Praperadilan yang akan diajukan MAKI," kata Boyamin.

Baca Juga

ICW Desak KPK Tangkap Buronan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Menurut Boyamin, semestinya KPK tetap mengajukan Tersangka SN dan ISN ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini karena senyatanya selama ini Sjamsul dan Itjih kabur dan KPK pernah menyematkan status Daftar Pencarian Orang ( DPO ) atas kedua Tersangka tersebut.

"MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Minta Perubahan Perda RDTR-PZ Perhatikan Tempat Ibadah dan Sekolah
Indonesia
PAN Minta Perubahan Perda RDTR-PZ Perhatikan Tempat Ibadah dan Sekolah

Fraksi PAN DPRD meminta Bapemperda dan Pemprov untuk memerhatikan tempat ibadah dan sekolah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar

KPK kembali memanggil anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial, terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden
Indonesia
Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden

Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

[HOAKS atau FAKTA]: Ketum PDIP Rekomendasikan Ganjar Maju Capres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketum PDIP Rekomendasikan Ganjar Maju Capres 2024

Akun Facebook Adma Wijaya mengunggah foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengirimkan stop vaksin COVID-19 tambahan.

Polresta Digugat Gegara Amankan Mahasiswa, Gibran Tak Mau Ikut Campur
Indonesia
Polresta Digugat Gegara Amankan Mahasiswa, Gibran Tak Mau Ikut Campur

Ketua Yayasan Mega Bintang Solo 1997 Boyamin Saiman mengatakan, apa yang menimpa Arkham potensi menimbulkan trauma.

DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

"Jadi keamananan data digital ini tidak hanya soal perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia," kata Sukamta

Gus Yaqut Pastikan Seluruh Calon Haji yang Akan Berangkat ke Tanah Suci Sudah Divaksin
Indonesia
Gus Yaqut Pastikan Seluruh Calon Haji yang Akan Berangkat ke Tanah Suci Sudah Divaksin

Target pada akhir Mei 2021 semua jamaah calon haji sudah divaksin

Rute BST di Solo Ditambah, Kemenhub Minta Driver Tidak Pikirkan Kejar Setoran
Indonesia
Rute BST di Solo Ditambah, Kemenhub Minta Driver Tidak Pikirkan Kejar Setoran

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah rute jalur angkutan kota Batik Solo Trans (BST) koridor 5 dan 6 di Halaman Balai Kota, Kamis (30/12).

Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU

Ia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan amanat UU yang harus dijalankan. Dan, perbaikan dapat dilakukan pasca pelaksanaan, bukan sebelum pilkada dilaksanakan.