Sosok yang Merekomendasikan PT Sritex Dapat Proyek Goodie Bag Bansos Akhirnya Terkuak Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

MerahPutih.com - Sosok yang merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal Sritex agar dapat menggarap proyek pengadaan goodie bag atau tas kain untuk bantuan sosial (Bansos) sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya terkuak.

Teka teki sosok tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Baca Juga:

Penyuap Bekas Mensos Juliari Jalani Sidang Dakwaan Kasus Bansos

Awalnya, kuasa hukum terdakwa Harry Sidabukke menyinggung soal pengadaan goodie bag kepada dua saksi yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Kedua saksi tersebut merupakan tersangka dalam perkara yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini.

"Terkait dengan Sritex, siapa yang melakukan rekomendasi atau referensi tersebut sehingga meloloskan Sritex dalam penyedia goodie bag bansos ini?" tanya kuasa hukum Harry Sidabukke di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/3).

Mantan Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara)
Mantan Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara)

Adi dan Joko menjawab kompak bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan PT Sritex. Menurut Joko, pengadaan goodie bag oleh Sritex sudah ada sebelum dia masuk ditunjuk oleh Juliari untuk mengurusi Bansos sembako.

Sementara Adi mengaku hanya mendapatkan informasi siapa sosok yang merekomendasikan PT Sritex untuk menggarap pengadaan goodie bag. Dia menyebut sosok tersebut adalah Juliari Batubara.

"Setelah perjalanan itu hanya mendengar saja bahwa goodie bag yang Sritex itu, itu arahan Pak Menteri (Juliari Batubara). Tapi dalam keputusan itu saya tidak ikut. Saya masuk itu barang sudah ada," ungkap Adi.

Baca Juga:

Mantan Pimpinan KPK Sebut Kerumunan Jokowi di Maumere Tidak Ada Unsur Pidana

Dalam perkara ini, Harry dan Ardian didakwa menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan dua Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Harry didakwa memberi suap sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan Ardian didakwa memberi uang sejumlah Rp1,95 miliar. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan terkait penunjukkan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos COVID-19 pada Kemensos tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global
Indonesia
Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global

Penunjukan tersebut akan membawa konsekuensi yang harus dijalani, antara lain target atau ekspektasi dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin
Indonesia
OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin

Induk usaha KB Kookmin Bank yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan grup finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.

Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI

kinerja dan peralatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, tapi belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.

Solo Bakal Punya Rel Layang Mirip Stasiun Gambir Jakarta
Indonesia
Solo Bakal Punya Rel Layang Mirip Stasiun Gambir Jakarta

Saat ini Manajemen Konstruksi (MK) sedang dilakukan lelang

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19

Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan

Piala Dunia U-20, Solo Butuh Rp29 Miliar untuk Penataan Kawasan PKL
Indonesia
Piala Dunia U-20, Solo Butuh Rp29 Miliar untuk Penataan Kawasan PKL

Penataan PKL akan dilakukan agar tidak mengganggu jalannya gelaran Piala Dunia U-20.

Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah

Mini lockdown sendiri sempat diberlakukan di RT 003 RW 003 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Alasan MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Alasan MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Perpres tersebut dinilai tidak bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.