Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang perdana para senator di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), turut menyita perhatian Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

PP tersebut jadi masalah lantaran tidak memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi. Belakangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyatakan akan mengajukan revisi.

Nantinya Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap menjadi aspek wajib dalam kurikulum Pendidikan. Kegaduhan ini yang akhirnya disorot LaNyalla. Senator asal Jawa Timur ini meminta penetapan kurikulum tidak sembarangan.

Ketua DPD RI, La Nyalla. Foto: MP/Istimewa

"Kita meminta kepada Mendikbud untuk tidak melakukan trial and error dalam menetapkan kurikulum sekolah. Karena hal ini menjadikan kontroversi melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)," kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (18/4).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, seharusnya Mendikbud sudah memahami mengenai mata pelajaran wajib di sekolah menengah dan tinggi.

"Jadi tidak harus mencoba bongkar pasang kurikulum yang membuat kegaduhan," ujarnya.

LaNyalla menambahkan, mata pelajaran yang menjadi pilar kekuatan dan pondasi nilai bagi bangsa semestinya jangan coba-coba dihapus, karena itu merupakan langkah mundur.

"Justru yang baik itu adalah penguatan mata pelajaran wajib di sekolah agar substansinya lebih mendalam dan menjadi karakter generasi penerus," tutup pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang
Indonesia
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang

Polda Metro hanya lakukan sosialisasi saja.

Vaksin Sinovac Tahap 2 Tiba di Indonesia Sebanyak 1,8 Juta Dosis
Indonesia
Vaksin Sinovac Tahap 2 Tiba di Indonesia Sebanyak 1,8 Juta Dosis

Pemerintah kembali mendatangkan vaksin COVID-19 Sinovac tahap 2 ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta
Indonesia
6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta

Tersangka YA, perempuan 45 tahun, tercatat sebagai ASN aktif di Pemprov Kalteng.

Dinas SDA DKI Baru Buat Sumur Resapan di Kantor-Kantor Pemerintah
Indonesia
Dinas SDA DKI Baru Buat Sumur Resapan di Kantor-Kantor Pemerintah

Kemungkinan juga nanti ada kerjasama hibah dengan masyarakat

Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian
Indonesia
Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian

Sebulan pasca rencana pelonggaran penerapan UU Informasi Transaksi Elektronoik (UU IT), nasib sejumlah terlapor dan tersangka dalam kasus ini, masih terkatung-katung.

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim

Kejaksaan Agung sudah memberikan sanksi kepada Jaksa Pinangki

Selandia Baru Cabut Pembatasan
Indonesia
Selandia Baru Cabut Pembatasan

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan, pembatasan Auckland akan ditinjau minggu depan.

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Update COVID-19 Senin (15/2): Pasien Positif Bertambah 6.462
Indonesia
Update COVID-19 Senin (15/2): Pasien Positif Bertambah 6.462

Kasus meninggal bertambah 184 menjadi total 33.367

MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi
Indonesia
MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

Apalagi, saat ini Nurhadi sudah tidak lagi berstatus sebagai pejabat di MA