Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang perdana para senator di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), turut menyita perhatian Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

PP tersebut jadi masalah lantaran tidak memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi. Belakangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyatakan akan mengajukan revisi.

Nantinya Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap menjadi aspek wajib dalam kurikulum Pendidikan. Kegaduhan ini yang akhirnya disorot LaNyalla. Senator asal Jawa Timur ini meminta penetapan kurikulum tidak sembarangan.

Ketua DPD RI, La Nyalla. Foto: MP/Istimewa

"Kita meminta kepada Mendikbud untuk tidak melakukan trial and error dalam menetapkan kurikulum sekolah. Karena hal ini menjadikan kontroversi melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)," kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (18/4).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, seharusnya Mendikbud sudah memahami mengenai mata pelajaran wajib di sekolah menengah dan tinggi.

"Jadi tidak harus mencoba bongkar pasang kurikulum yang membuat kegaduhan," ujarnya.

LaNyalla menambahkan, mata pelajaran yang menjadi pilar kekuatan dan pondasi nilai bagi bangsa semestinya jangan coba-coba dihapus, karena itu merupakan langkah mundur.

"Justru yang baik itu adalah penguatan mata pelajaran wajib di sekolah agar substansinya lebih mendalam dan menjadi karakter generasi penerus," tutup pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serangan Roket Bunuh Kontraktor Sipil di Irak, Lukai Anggota Layanan AS
Dunia
Serangan Roket Bunuh Kontraktor Sipil di Irak, Lukai Anggota Layanan AS

Itu adalah serangan paling mematikan yang menghantam pasukan pimpinan AS dalam hampir satu tahun di Irak.

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf
Indonesia
Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta mengklaim sudah merampungkan 100 persen LHKPN anggotanya ke KPK.

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel

Sedangkan wilayah Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan dan Jakarta Timur diperkirakan berawan

Jokowi Singgung Listrik KPK Padam di Peringatan Hari Antikorupsi
Indonesia
Jokowi Singgung Listrik KPK Padam di Peringatan Hari Antikorupsi

Saat kejadian itu Ketua KPK Firli Bahuri tengah menyampaikan pidato pembuka.

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen
Indonesia
Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen

revisi target pertumbuhan ekonomi penting dilakukan agar postur APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya agar tetap bisa kredible.

BNPT Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Salah Bersimpati terhadap Isu Taliban
Indonesia
BNPT Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Salah Bersimpati terhadap Isu Taliban

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi pemberitaan terkait konflik antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban.

SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR
KPR
SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR

pencapaian kinerja ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun.

Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali
Indonesia
Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali

Bahkan data per Kamis (17/6), penambahan kasus mencapai 4.144 kasus