Solo Ubah Aturan Sanksi Protokol Kesehatan, Pelanggar Disuruh Bersihkan Sungai Petugas Satpol PP Solo melakukan razia protokol kesehatan pada pedagang kaki lima (PKL). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengubah aturan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Pada aturan sebelumnya, pelanggar hanya diberikan teguran lisan. Sementara aturan baru diberikan sanksi membersihkan sungai dan selokan.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, perlu tindakan tegas untuk menerapkan protokol kesehatan di Solo di tengah pandemi COVID-19. Tindakan tegas tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi yang nekat melanggar.

Baca Juga:

Belajar Daring di Tengah Pandemi, 1.500 Siswa Miskin Solo Diberi Smartphone Gratis

"Kami memutuskan sanksi sosial bagi warga yang tidak mematuhi dan menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan membersihkan sungai dan selokan," ujar Rudy sapaan akranya, Senin (31/8).

Rudy menilai, sanksi membersihkan sungai dan selokan lebih bermanfaat mengingat kondisi sungai saat ini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah. Sudah ada sejumlah sungai yang disiapkan petugas Satpol PP untuk dibersihkan bagi yang melanggar protokol kesehatan.

"Kami siapan Sungai Jenes, Gajah Putih, selokan di Jalan Bhayangkara, selokan di Jalan Sutoyo dan lain sebagainya untuk dibersihkan yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ia mengatakan, awalnya ada pilihan sanksi lain berupa menyapu sampah di jalan sepanjang 100 meter. Namun, setelah dilakukan pertimbangan lebih efektif pemberian sanksi membersihkan sungai.

"Jadi sanksinya tidak menyapu. Membersihkan sungai ini lebih bermanfaat," kata dia.

Rudy menegaskan, tidak memberlakukan sanksi berupa denda karena memperhatikan kondisi perekonomian warga yang sedang sulit akibat pandemi corona. Sanksi denda juga dianggap membebani warga dan tidak ada manfaatnya.

"Warga cari penghasilan untuk makan saat ini sulit. Jadi tidak kami terapkan sanksi denda bagi pelanggaran protokol kesehatan," kata dia.

Baca Juga:

Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak

Ia menambahkan sanksi membersihkan sungai dan selokan ini berlaku bagi yang melanggar protokol kesehatan bersifat individu dan perusahaan. Sanksi ini berlaku pada pertengahan September 2020.

"Kami akan lebih dulu melakukan sosialisasi sanksi tersebut kepada masyarakat selama dua pekan sebelum diberlakukan," tutup Rudy. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kepala BNPT Turun Langsung Tanggulangi Radikalisme di Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat
Indonesia
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat

Kedua DPO yang tewas tertembak tersebut inisial W alias A alias B dan AA alias A

Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi
Indonesia
Ulama Aceh Minta Aparat Ungkap Maraknya Prostitusi Daring Selama Pandemi

Ulama Aceh meminta kepada aparat kepolisian termasuk polisi penegak syariat Islam agar mengungkap maraknya indikasi prostitusi daring (online) di tengah masyarakat.

Denda Rp10 Juta Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Depok
Indonesia
Denda Rp10 Juta Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Depok

Penerapan sanksi ini untuk menindaklanjuti Peraturan Wali (Perwal) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020.

Redam Penyebaran COVID-19 di Stasiun KRL
Foto
Redam Penyebaran COVID-19 di Stasiun KRL

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Stasiun Poris, Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/3/2020). Penyemprotan cairan disinfektan tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau virus Corona

 KPK Segel Belasan Kendaraan Mewah Diduga Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Segel Belasan Kendaraan Mewah Diduga Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

"Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.

Dikabarkan Sakit, Rizieq Bakal Tes Swab Mandiri
Indonesia
Dikabarkan Sakit, Rizieq Bakal Tes Swab Mandiri

Rizieq saat ini tengah istirahat

Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan
Indonesia
Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan

Kegiatan ronda malam dengan melakukan jalan kaki keliling kampung dengan memukul kentungan.

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Ini Perintah Jokowi Soal Penanganan Banjir Jakarta
Indonesia
Ini Perintah Jokowi Soal Penanganan Banjir Jakarta

Terdapat tiga kawasan yang harus dilakukan penanganan yakni bagian hulu, bagian tengah, serta bagian hilir.