Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal Komunitas sepeda Solo, Jawa Tengah mengadakan sepeda massal di Jalan Slamet Riyadi. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satlantas Polresta Surakarta, Jawa Tengah mengeluarkan larangan warga bersepeda massal di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dilakukan karena rawan terjadi penularan virus corona atau COVID-19.

"Kami bersama Dishub (Dinas Perhubungan) Solo menggeluarkan larangan warga mengadakan bersepeda massal di jalan raya," ujar Kasatlantas Surakarta Kompol Afrian Satya Permadi, Jumat (5/6).

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Afrian mengatakan, larangan bersepeda massal dilakukan setelah hasil evaluasi selama Solo berstatus kejadian luar biasa (KLB) justru ditemukan warga bersepeda massal berkeliling Solo pada pagi dan malam. Mereka bersepeda massal biasanya pada akhir pekan.

"Kami perbolehkan warga bersepeda dengan syarat tidak dalam jumlah banyak. Bersepeda massal tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan mengganggu arus lalu lintas di Kota Bengawan," kata dia.

Kasatlantas Surakarta, Kompol Afrian Satya Permadi. (MP/Ismail)
Kasatlantas Surakarta Kompol Afrian Satya Permadi. (MP/Ismail)

Ia menyarankan warga bersepeda bersama keluarga di jalan kampung dengan tetetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Warga yang tetap nekat bersepeda masaal akan ditertibkan petugas.

"Kami berharap warga mematuhi kebijakan ini. Satlantas akan lakukan patroli untuk memastikan tidak ada lagi bersepeda massal," kata dia.

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Salah satu anggota komunitas sepeda di Kota Solo Andi Sukmawan sepakat untuk mengurangi intensitas sepeda yang melibatkan banyak orang. Kesepakatan ini diambil paska kejadian banyaknya pesepeda yang turun ke jalan dalam beberapa pekan terakhir saat masih KLB corona.

"Jumlah komunitas sepeda di Solo memiliki anggota dari puluhan hingga ribuan orang. Kami akan bantu polisi melakukan sosialisasi terkait larangan bersepeda massal," kata Andi.

Ia mengakui bersepeda massal banyak dikeluhkan masyarakat yang disampaikan kepada Dishub Solo dan Satlantas Polresta Surakarta. Selanjutnya, bersepeda bisa dilakukan secara mandiri bersama anggota keluarga dengan mematuhi protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas. (Ism)

Baca Juga:

Batalkan Kereta Jarak Jauh, KAI Kembalikan Uang Tiket 100 Persen hingga 17 Juni

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja
Indonesia
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja

Miras memberikan banyak dampak buruk sehingga proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda terhindar dari miras.

Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan
Indonesia
Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan

"Rata-rata yang kena ini tidak bermasker. Komunitas olahraga kita larang berkerumun, sebab hanya boleh olahraga mandiri saja," ujarnya

Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun
Indonesia
Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" jelasnya.

Buruh Tepati Janjinya Penuhi Gedung Grahadi
Indonesia
Buruh Tepati Janjinya Penuhi Gedung Grahadi

Massa aksi juga tersebar di beberapa titik

Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahrul Yasin Limpo ditunjuk untuk menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang

"Total pendapatan asli daerah yang kami dapatkan dari kunjungan wisatawan ini sebesar Rp413,8 juta," tutur Hary.

Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang
Indonesia
Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang

Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik proses pengkaderan di PDIP yang dinilai rentan bermasalah dari segi hukum.

DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional
Indonesia
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional

Taufik meminta kepada Perumda Pasar Jaya lebih menjaga dan memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa.

Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19
Indonesia
Erick Thohir Bagi Trik Aman Terima Barang atau Makanan Saat Pagebluk COVID-19

Saat ini banyak masyarakat yang "delivery" makanan saat tidak bisa keluar rumah

Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS
Indonesia
Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS

Rumah Sakit Ummi Bogor juga telah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor pada Jumat (27/11).