Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti saat meninjau Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi. Terlebih, petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.

LaNyalla yang hadir bersama Senator NTT Asyera RA Wundalero dan Senator Lampung Bustami Zainudin, menyampaikan hal tersebut di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3).

Baca Juga

MUI Tegaskan Rencana Impor Beras Sama Saja Menyengsarakan Petani

Panen Raya padi varietas Nutri Zinc, itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBD dan Ketua Yayasan Kalakioma Julius Bobo selaku pengembang varietas serta Pimpinan Forkompinda hingga camat se Kabupaten SBD dan kepala desa se Kecamatan Weekelosawa.

Senator asal Jawa Timur itu dengan tegas mengatakan mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini stok beras nasional di gudang Bulog.

"Masalah kita bukan kekurangan beras. Karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan supply chain management yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok," terangnya.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI

Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

"Kebijakan tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pangan sangat luas. Mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani. Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," jelasnya.

Tidak itu saja, LaNyalla juga menilai dibutuhkan dukungan data yang konkret dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu. Juga data mengenai supply dan demand, termasuk rantai distribusi komoditas tersebut.

"Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga, untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor," ujarnya.

Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program food estate.

"Karena, hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan, atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi Badan Pangan Dunia, FAO, sudah memberikan warning adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi COBID-19," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah di tahun 2021, menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Atau dari Rp 80 triliun di 2020, menjadi Rp 104 triliun di tahun 2021. (Pon)

Baca Juga

GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum Parpol Diminta Bikin Kesepakatan Tidak Kampanye Undang Massa
Indonesia
Ketum Parpol Diminta Bikin Kesepakatan Tidak Kampanye Undang Massa

Kader-kader parpol pasti akan patuh dengan perintah ketua umumnya

Pledoi Heru Hidayat Sebut Tuntutan JPU soal Kendalikan 13 MI Tidak Terbukti Selama Persidangan
Indonesia
PCINU Pastikan Nahdliyin di Beirut Aman
Indonesia
PCINU Pastikan Nahdliyin di Beirut Aman

Saat kejadian, para Nahdliyin tengah berada di dalam rumah masing-masing

Polisi Jadwalkan Periksa Keponakan JK Hari Ini
Indonesia
Polisi Jadwalkan Periksa Keponakan JK Hari Ini

22 saksi telah diperiksa terkait perkara tersebut

838 Ribu Usaha Mikro Segera Dapat Banpres Rp2,4 Juta
Indonesia
838 Ribu Usaha Mikro Segera Dapat Banpres Rp2,4 Juta

Sasaran penerima manfaat ditargetkan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro. Hingga 11 Agustus 2020, proses pengumpulan data penerima manfaat telah mencapai 17,52 juta.

Listrik Gratis dan Diskon Diperpanjang Hingga September
Indonesia
Listrik Gratis dan Diskon Diperpanjang Hingga September

Untuk masyarakat terpencil atau susah akses internet serta tidak memiliki akun whatsapp (WA), dengan mendatangi perangkat desa terdekat, kemudian meminta perangkat desa mencatat identitas pelanggan (ID) PLN.

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan
Indonesia
2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Penyemprotan disinfektan ini dilakukan menyusul ada 2 anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berkantor di Blok G terpapar COVID-19.

DPR Desak Polisi Bebaskan Sejumlah Aktivis yang Ditangkap saat Kericuhan Demo UU Ciptaker
Indonesia
DPR Desak Polisi Bebaskan Sejumlah Aktivis yang Ditangkap saat Kericuhan Demo UU Ciptaker

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mendesak agar Polisi membebaskan anggota Pemuda Islam Indonesia (PII) yang diamankan polisi saat kerusuhan demo Omnibus Law.

Media Dapat Berperan Bangun Masyarakat Sadar Vaksin
Indonesia
Media Dapat Berperan Bangun Masyarakat Sadar Vaksin

media juga dapat memainkan perannya dalam memberikan edukasi tentang COVID-19, khususnya soal vaksin dan program vaksinasi.

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka

Ismunandar dan Encek Unguria diduga menerima suap bersama tiga tersangka lain