Soal UU ITE, PKS Minta 3 Pasal Karet Ini Direvisi Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, terdapat pasal-pasal karet dalam UU ITE. Sehingga urgent untuk segera direvisi. Pasal karet itu antara lain Pasal 27, 28 dan 45.

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

"Segera dilaksanakan sehingga (tak ada lagi) korban pasal karet khususnya pasal 27, 28 dan 45," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (17/2).

Mardani berharap, di masa pandemi COVID-19 yang serba sulit seperti saat ini, pemerintah mengimbau warganya agar tetap guyub dengan mengedepankan musyawarah untuk menguatkan modal sosial.

"Bukan lapor melapor," ujar Mardani.

Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga sependapat soal revisi UU ITE. Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.

Dengan peta politik di DPR seperti itu, seharusnya revisi UU ITE mudah dilakukan dan cepat bisa diputuskan, apabila pihak Presiden Jokowi benar-benar serius.

"Dan tidak sedang bermanuver politik, yang membenarkan kecurigaan bahwa kegaduhan ini semua hanyalah manuver untuk pengalihan isu," jelas dia.

Baca Juga:

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

Jadi, lanjut HNW, kalau Presiden Jokowi serius, mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya. Tetapi mempergunakan kewenangan konstitusionalnya.

Yakni segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengajukan inisiatif pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi

Jika tidak dilaksanakan dengan matang, maka ke depannya hanya berpotensi akan membuka peluang peningkatan kasus, dan tidak menutup kemungkinan kembali pada status lama.

Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif
Indonesia
Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif

Pemprov DKI Jakarta kemungkinan tidak akan menggunakan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit perhelatan Formula E. Hal ini karena terkendala oleh sulitnya perizinan untuk event balap mobil berenergi listrik itu.

BPBD Sleman Ungsikan Ratusan Warga Lereng Merapi
Indonesia
BPBD Sleman Ungsikan Ratusan Warga Lereng Merapi

BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsikan ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi.

113 Pegawai KPK Positif COVID-19, 1 Penyidik Meninggal
Indonesia
113 Pegawai KPK Positif COVID-19, 1 Penyidik Meninggal

Sebanyak 113 pegawai dan pihak terkait lainnya di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif COVID-19.

Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan
Indonesia
Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek diminta untuk waspada potensi intensitas hujan sangat lebat terjadi pada periode 26-27 Februari 2021.

Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia
Indonesia
Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia

Menurut Karyoto, informasi yang diperoleh dirinya mengenai lokasi Harun Masiku sama dengan informasi yang diterima Harun Al Rasyid

Terduga Teroris Sebut Bom Daya Ledak Besar 'Takjil', Hindari Kecurigaan Warga
Indonesia
Terduga Teroris Sebut Bom Daya Ledak Besar 'Takjil', Hindari Kecurigaan Warga

Sementara HH (56) berperan merencanakan, mengatur taktis dan teknis pembuatan bersama

Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan
Indonesia
Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi

Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif
Indonesia
Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif

Aktivitas masyarakat di Beoga, Kabupaten Puncak saat ini berangsur normal dan warga mulai menggelar dagangan.

Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump
Dunia
Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China.