Soal UU ITE, PKS Minta 3 Pasal Karet Ini Direvisi Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, terdapat pasal-pasal karet dalam UU ITE. Sehingga urgent untuk segera direvisi. Pasal karet itu antara lain Pasal 27, 28 dan 45.

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

"Segera dilaksanakan sehingga (tak ada lagi) korban pasal karet khususnya pasal 27, 28 dan 45," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (17/2).

Mardani berharap, di masa pandemi COVID-19 yang serba sulit seperti saat ini, pemerintah mengimbau warganya agar tetap guyub dengan mengedepankan musyawarah untuk menguatkan modal sosial.

"Bukan lapor melapor," ujar Mardani.

Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan secara langsung beroperasinya Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Minggu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga sependapat soal revisi UU ITE. Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.

Dengan peta politik di DPR seperti itu, seharusnya revisi UU ITE mudah dilakukan dan cepat bisa diputuskan, apabila pihak Presiden Jokowi benar-benar serius.

"Dan tidak sedang bermanuver politik, yang membenarkan kecurigaan bahwa kegaduhan ini semua hanyalah manuver untuk pengalihan isu," jelas dia.

Baca Juga:

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

Jadi, lanjut HNW, kalau Presiden Jokowi serius, mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya. Tetapi mempergunakan kewenangan konstitusionalnya.

Yakni segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengajukan inisiatif pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta pada Selasa (26/1). Peningkatan ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji
Indonesia
Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Dalam video berdurasi 02.33 menit yang viral, kelompok pendemo berteriak "bakar PKI" dengan membakar bendera PDIP.

Ledakan Besar Sebuah Klinik, Belasan Orang Tewas
Indonesia
Ledakan Besar Sebuah Klinik, Belasan Orang Tewas

Kebocoran gas yang menjadi penyebab ledakan.

Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar
Indonesia
Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar

Polri memastikan proses lelang tender pengadaan barang dilakukan secara transparan

Warga Butuhkan Bansos Saat Hadapi Resesi Ekonomi
Indonesia
Warga Butuhkan Bansos Saat Hadapi Resesi Ekonomi

Data per awal September, pos untuk perlindungan sosial sudah terealisasi mencapai 62,8 persen dari pagu Rp203 triliun.

Yurianto: Pemerintah Siapkan 10 Ribu Tempat Tidur Khusus Pasien COVID-19
Indonesia
Yurianto: Pemerintah Siapkan 10 Ribu Tempat Tidur Khusus Pasien COVID-19

Ada sekitar 7-8 ribu tempat tidur masih ditempati oleh pasien COVID-19.

Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi
Indonesia
Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi

Jadi itu belum ada informasi

Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes
Indonesia
Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes

Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam menangani pandemik ini tetap sama

[HOAKS Atau FAKTA]: Demo 6 Oktober di Gedung DPR/MPR Ricuh
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Demo 6 Oktober di Gedung DPR/MPR Ricuh

Kondisi di depan Gedung DPR/MPR juga normal karena tak ada yang melakukan aksi. Polisi sudah melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah adanya aksi massa.