Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi. ANTARA/Tri M Ameliya

MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, atau UU Corona dinilai memberikan kepastian hukum karena bersifat final dan mengikat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah merespons MK yang mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“Banggar DPR memberikan penghormatan, dan patuh terhadap putusan MK tersebut,” kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/10).

Baca Juga:

COVID-19 Masih Ada, Warga Harus Kurangi Mobilitas

Said menekankan, proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar. Rujukannya juga berasal dari hak budgeting DPR yang diatur dalam konstitusi.

Pembahasan rigid ini, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, dimulai sejak Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), sampai pidato presiden tentang APBN beserta Nota Keuangan dibahas oleh Banggar DPR RI.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Selain itu, ulasan proses pembahasan anggaran ini turut dimulai dari Rapat Kerja (Raker), pembentukan Panitia Kerja (Panja), Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Tim Perumus (Timus) dan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) Pengambilan Keputusan Tingkat 1, yang kemudian dibawa ke Rapat Paripurna.

Hal tersebut, kata anggota Komisi XI DPR ini, menandakan proses pembahasan anggaran telah melalui tahapan sekaligus prosedur yang sesuai konstitusi.

“Artinya, dengan keputusan MK ini, mengembalikan hak-hak DPR dan membuat kepastian hukum bagi setiap lembaga negara,” ujar Said.

Baca Juga:

Menkes Pastikan Pemerintah Mati-matian Pertahankan Landainya Kasus COVID-19

Kendati demikian, Said mengaku masih terdapat penyempurnaan beberapa pasal pada lampiran UU Nomor 2 tahun 2020, khususnya pasal 27 ayat 1, dan 3 serta pasal 29 Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh MK. Namun, penyempurnaan tersebut bersifat minor karena masih dalam kerangka tujuan Perppu Nomor 1 tahun 2020.

“Terkait penyempurnaan pasal 29 pada lampiran Undang Undang No 2 tahun 2020 oleh MK saya memastikan bahwa proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBN tahun 2021 dan 2022 berlangsung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tangerang Lompati Target

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Ungkap Titipan Duit dari Pejabat Kemensos ke Eks Ajudan Juliari Batubara
Indonesia
Jaksa Ungkap Titipan Duit dari Pejabat Kemensos ke Eks Ajudan Juliari Batubara

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi Bansos COVID-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/3).

Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu
Indonesia
Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu

Kata petugas Kimia Farma tersebut, harga Swab Test PCR senilai Rp 495.000. Kemudian untuk Test Antigen ada yang diharga Rp 85 ribu dan Rp 125 ribu.

Sekda DKI: Sumur Resepan Efektif Tangani Banjir
Indonesia
Sekda DKI: Sumur Resepan Efektif Tangani Banjir

"Sebenarnya efektif, efektif di beberapa tempat sudah jalan, efektif sekali," ucap Marullah

Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai
Indonesia
Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai

Untuk kasus kepemilikan senjata api oleh MFA tidak dihentikan. Polisi sendiri telah menetapkan MFA sebagai tersangka terkait ini.

3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19
Indonesia
3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19

Sebanyak 3.985.596 rakyat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama hingga Sabtu (13/3) atau mengalami penambahan sebanyak 216.422 penduduk dari hari sebelumnya.

Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar
Indonesia
Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar

Lima terduga teroris ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Indonesia Disebut Alami Penurunan Kualitas Pluralisme dan Kebebasan Beragama
Indonesia
Indonesia Disebut Alami Penurunan Kualitas Pluralisme dan Kebebasan Beragama

"Sejumlah indikator masih menunjukkan skor yang masih buruk, antara lain masalah kebebasan sipil dan pluralisme," kata Karyono

Panglima TNI Klaim Gesekan Anggota TNI dan Polri Berkurang
Indonesia
Panglima TNI Klaim Gesekan Anggota TNI dan Polri Berkurang

"Sebagai dua institusi strategis negara, energi yang kita miliki harus diarahkan sepenuhnya pada upaya pelaksanaan tugas pokok serta kolaborasi lintas sektoral,” terangnya

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Sampai Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Bagikan Subsidi Sampai Rp 189 Juta

Pertamina tidak terlibat dalam pemberian hadiah/undian melalui pesan singkat dan atau email.

DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi

DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi COVID-19