Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi. ANTARA/Tri M Ameliya

MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, atau UU Corona dinilai memberikan kepastian hukum karena bersifat final dan mengikat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah merespons MK yang mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“Banggar DPR memberikan penghormatan, dan patuh terhadap putusan MK tersebut,” kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/10).

Baca Juga:

COVID-19 Masih Ada, Warga Harus Kurangi Mobilitas

Said menekankan, proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar. Rujukannya juga berasal dari hak budgeting DPR yang diatur dalam konstitusi.

Pembahasan rigid ini, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, dimulai sejak Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), sampai pidato presiden tentang APBN beserta Nota Keuangan dibahas oleh Banggar DPR RI.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Selain itu, ulasan proses pembahasan anggaran ini turut dimulai dari Rapat Kerja (Raker), pembentukan Panitia Kerja (Panja), Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Tim Perumus (Timus) dan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) Pengambilan Keputusan Tingkat 1, yang kemudian dibawa ke Rapat Paripurna.

Hal tersebut, kata anggota Komisi XI DPR ini, menandakan proses pembahasan anggaran telah melalui tahapan sekaligus prosedur yang sesuai konstitusi.

“Artinya, dengan keputusan MK ini, mengembalikan hak-hak DPR dan membuat kepastian hukum bagi setiap lembaga negara,” ujar Said.

Baca Juga:

Menkes Pastikan Pemerintah Mati-matian Pertahankan Landainya Kasus COVID-19

Kendati demikian, Said mengaku masih terdapat penyempurnaan beberapa pasal pada lampiran UU Nomor 2 tahun 2020, khususnya pasal 27 ayat 1, dan 3 serta pasal 29 Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh MK. Namun, penyempurnaan tersebut bersifat minor karena masih dalam kerangka tujuan Perppu Nomor 1 tahun 2020.

“Terkait penyempurnaan pasal 29 pada lampiran Undang Undang No 2 tahun 2020 oleh MK saya memastikan bahwa proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBN tahun 2021 dan 2022 berlangsung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tangerang Lompati Target

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Tak Benarkan Aksi Rasisme Pemuda yang Sebut Anies 'Orang Yaman'
Indonesia
PSI Tak Benarkan Aksi Rasisme Pemuda yang Sebut Anies 'Orang Yaman'

Beredar video di media sosial seorang pemuda berbaju kuning menyindir baliho bergambar wajah Gubernur Anies Baswedan dengan sebutan "Orang Yaman". Diketahui tindakan tak pantas itu terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menyayangkan aksi rasisme yang dapat menimbulkan perpecahan.

Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022
Indonesia
Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022

Komisi VIII DPR RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang dilaksanakan Kemenag.

Meninggal, Walkot Bandung Oded M. Danial Terindikasi Serangan Jantung
Indonesia
Meninggal, Walkot Bandung Oded M. Danial Terindikasi Serangan Jantung

Walau sudah jadi Politisi, satu kegiatan yang tetap dilakukan adalah menjadi imam salat Jumat di masjid-masjid yang ada di Kota Bandung.

Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara

Kebijakan karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali mutlak dilakukan

4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024
Indonesia
4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendapat giliran membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2021, Kamis (23/6).

Vaksin Meningitis Langka di Solo, Jemaah Umrah Mengeluh
Indonesia
Vaksin Meningitis Langka di Solo, Jemaah Umrah Mengeluh

jemaah umroh di Solo mulai mengeluhkan kelangkaan stok vaksin meningitis.

[Hoaks atau Fakta]: CEO Pfizer Ditangkap Karena Penipuan
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: CEO Pfizer Ditangkap Karena Penipuan

Pada 5 November, Bourla muncul di CNN untuk berbicara tentang pil baru yang dikembangkan Pfizer untuk memerangi COVID-19.

Jelang Mudik Lebaran, 309 Ribu Orang Divaksin Booster Hari Ini
Indonesia
Jelang Mudik Lebaran, 309 Ribu Orang Divaksin Booster Hari Ini

Hingga Kamis (7/4) ini, jumlah vaksinasi COVID-19 dosis booster di Indonesia mencapai 25.606.528.

Pengusaha Asal Bali Diduga Jadi Korban Penipuan Oknum APR
Indonesia
Pengusaha Asal Bali Diduga Jadi Korban Penipuan Oknum APR

Ida Bagus Ketut Swanda Diana harus menelan pil pahit ketika usaha minuman beralkohol yang dijalaninya kandas. Sebab, ia diduga menjadi korban penipuan oknum pejabat Angkasa Pura Retail. Akibatnya, Ida rugi miliaran rupiah.

Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022
Indonesia
Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022

Miliarder Elon Musk memiliki pandangan mengenai perekonomian tahun ini. Ia disebut-sebut memprediksi terjadinya krisis ekonomi global bakal terjadi tahun ini.