Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak kabar bohong alias hoaks mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat.

“Sekarang ramai karena banyak hoaks dan kabar tidak benar terkait UU Cipta Kerja,” ujar Mahfud MD kepada wartawan yang dikutip Jumat (9/10).

Baca Juga:

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Mahfud pun memaparkan sejumlah hoaks yang beredar.

“Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar, pesangon justru ada. Kemudian dibilang tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil dan sebagainya, di sini ada di undang-undang ini. Padahal diatur,” paparnya.

“Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga, karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaksnya banyak,” lanjutnya.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Mahfud menyebutkan juga hoaks soal isu pendidikan dalam undang-undang itu. Padahal, klaster pendidikan sudah dicabut dari UU ini.

“Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersilkan, ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi, sesudah diskusi-diskusi, 'tolong pak itu dikeluarkan,' sudah kita keluarkan, nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan,” terang dia.

“Apalagi disebut mengkomersilkan pendidikan. Di sini, dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah pendidikan, bahwa pendidikan itu lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini,” terang eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baa Juga:

Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Menurut Mahfud, DPR telah membahas UU tersebut cukup panjang. Setiap fraksi partai pun telah menyampaikan pandangan.

“Di DPR, semua sudah didengar, semua fraksi partai juga ikut bicara,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah mengajak bicara serikat buruh untuk duduk bersama. Meski, tidak semua keinginan terakomodasi dalam UU tersebut.

“Pemerintah sudah bicara dengan serikat buruh berkali-kali, di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan di Kantor Menteri Perekonomian, dan pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Sudah diakomodasi, meski tidak 100 persen dalam hasil diskusi ditemukan jalan tengah,” tandas Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Turun 7,1 Persen Selama Ramadan

Selama bulan Ramadan, jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami penurunan 7,1 persen.

Kota Bandung Mulai Data Peserta Vaksinasi COVID-19 Tahap 2
Indonesia
Kota Bandung Mulai Data Peserta Vaksinasi COVID-19 Tahap 2

Setiap hari terjadi penambahan data penerima vaksin di SISDMK hingga menyentuh angka sekitar 30.000 penerima.

Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD
Indonesia
Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jakarta Bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak rencana Gubernur Anies Baswedan menghelat mobil balap Formula E,

Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS

korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.

Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim

Pemprov DKI Jakarta menyebut, petugas Puskesmas Kebon Jeruk tidak menyalahi aturan dalam kasus pemberian vaksin COVID-19 Sinovac kepada selebgram Helena Lim.

KPK Limpahkan Berkas Adik Ratu Atut ke Pengadilan Tipikor Bandung
Berita
KPK Limpahkan Berkas Adik Ratu Atut ke Pengadilan Tipikor Bandung

Dalam konstruksi perkara, Wawan diduga telah memberikan mobil Toyota Kijang Innova kepada Deddy Handoko

PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan
Indonesia
PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan

"Saya masih enggak tahu (soal gugatan Rp 1 T), saya tunggu aja. Kami akan lihat Viani benar-benar akan gugat atau enggak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Sianipar

Jokowi Jadi Inspektur Upacara Peringatan Virtual Hari Lahir Pancasila
Indonesia
Jokowi Jadi Inspektur Upacara Peringatan Virtual Hari Lahir Pancasila

Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6).

Ingat! Hari Ini Pukul 10.17 WIB Harus Sikap Sempurna
Indonesia
Ingat! Hari Ini Pukul 10.17 WIB Harus Sikap Sempurna

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini pun hanya akan dihadiri oleh undangan terbatas yang terlibat dalam rangkaian upacara peringatan.

Dicari Warga, Tabung Oksigen di Bandung Alami Kelangkaan
Indonesia
Dicari Warga, Tabung Oksigen di Bandung Alami Kelangkaan

Menyiasati kekurangan tabung oksigen, pihaknya telah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah meminta meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong industri-industri oksigen medis meningkatkan kapasitas produksi.