Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak kabar bohong alias hoaks mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat.

“Sekarang ramai karena banyak hoaks dan kabar tidak benar terkait UU Cipta Kerja,” ujar Mahfud MD kepada wartawan yang dikutip Jumat (9/10).

Baca Juga:

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Mahfud pun memaparkan sejumlah hoaks yang beredar.

“Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar, pesangon justru ada. Kemudian dibilang tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil dan sebagainya, di sini ada di undang-undang ini. Padahal diatur,” paparnya.

“Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga, karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaksnya banyak,” lanjutnya.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Mahfud menyebutkan juga hoaks soal isu pendidikan dalam undang-undang itu. Padahal, klaster pendidikan sudah dicabut dari UU ini.

“Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersilkan, ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi, sesudah diskusi-diskusi, 'tolong pak itu dikeluarkan,' sudah kita keluarkan, nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan,” terang dia.

“Apalagi disebut mengkomersilkan pendidikan. Di sini, dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah pendidikan, bahwa pendidikan itu lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini,” terang eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baa Juga:

Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Menurut Mahfud, DPR telah membahas UU tersebut cukup panjang. Setiap fraksi partai pun telah menyampaikan pandangan.

“Di DPR, semua sudah didengar, semua fraksi partai juga ikut bicara,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah mengajak bicara serikat buruh untuk duduk bersama. Meski, tidak semua keinginan terakomodasi dalam UU tersebut.

“Pemerintah sudah bicara dengan serikat buruh berkali-kali, di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan di Kantor Menteri Perekonomian, dan pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Sudah diakomodasi, meski tidak 100 persen dalam hasil diskusi ditemukan jalan tengah,” tandas Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin

Diketahui, KPK pernah menangani kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko.

Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok
Indonesia
Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada libur Natal tetap buka. Kami hanya membatasi 350 orang pendaki setiap harinya," ujar Titis, Sabtu (26/12).

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor

"Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

KPK Ingatkan Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi Pejabat Negara
Indonesia
KPK Ingatkan Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi Pejabat Negara

KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal
Indonesia
Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal

Kondisi cuaca saat kejadian sedang dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi
Indonesia
Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi

Aksi polisi menyemprotkan cairan disinfektan ke lapak ekspedisi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan mobil water cannon viral di media sosial. Polisi pun memberikan klarifikasi.

KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah
Indonesia
Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah

KPU tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat.

Antisipasi Banjir, Pemkot Jakpus Bangun 302 Sumur Resapan
Indonesia
Antisipasi Banjir, Pemkot Jakpus Bangun 302 Sumur Resapan

Sumur resapan imi tersebar di delapan kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.