Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak kabar bohong alias hoaks mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat.

“Sekarang ramai karena banyak hoaks dan kabar tidak benar terkait UU Cipta Kerja,” ujar Mahfud MD kepada wartawan yang dikutip Jumat (9/10).

Baca Juga:

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Mahfud pun memaparkan sejumlah hoaks yang beredar.

“Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar, pesangon justru ada. Kemudian dibilang tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil dan sebagainya, di sini ada di undang-undang ini. Padahal diatur,” paparnya.

“Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga, karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaksnya banyak,” lanjutnya.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Mahfud menyebutkan juga hoaks soal isu pendidikan dalam undang-undang itu. Padahal, klaster pendidikan sudah dicabut dari UU ini.

“Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersilkan, ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi, sesudah diskusi-diskusi, 'tolong pak itu dikeluarkan,' sudah kita keluarkan, nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan,” terang dia.

“Apalagi disebut mengkomersilkan pendidikan. Di sini, dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah pendidikan, bahwa pendidikan itu lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini,” terang eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baa Juga:

Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Menurut Mahfud, DPR telah membahas UU tersebut cukup panjang. Setiap fraksi partai pun telah menyampaikan pandangan.

“Di DPR, semua sudah didengar, semua fraksi partai juga ikut bicara,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah mengajak bicara serikat buruh untuk duduk bersama. Meski, tidak semua keinginan terakomodasi dalam UU tersebut.

“Pemerintah sudah bicara dengan serikat buruh berkali-kali, di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan di Kantor Menteri Perekonomian, dan pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Sudah diakomodasi, meski tidak 100 persen dalam hasil diskusi ditemukan jalan tengah,” tandas Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp
Indonesia
Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp

Kemenkominfo bersama WhatsApp meluncurkan layanan hotline gratis memanfaatkan chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang virus corona baru (Covid-19).

Dalam Pengajian Daring, Muhammadiyah Bicara Isu Teori Konspirasi COVID-19
Indonesia
Dalam Pengajian Daring, Muhammadiyah Bicara Isu Teori Konspirasi COVID-19

Teori konspirasi sebaiknya disikapi masyarakat, khususnya umat Islam, secara proporsional

Semakin Bertambah, Korban Meninggal akibat Virus Corona di Tiongkok Kini 361
Dunia
Semakin Bertambah, Korban Meninggal akibat Virus Corona di Tiongkok Kini 361

Jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona di Tiongkok bertambah menjadi 361 kematian, hingga Minggu

Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak
Indonesia
Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak

Secara kumulatif, jumlah kasus COVID-19 di Prancis mencapai 195.633.

7 Kaki Tangan John Kei Masih Berkeliaran Bebas
Indonesia
7 Kaki Tangan John Kei Masih Berkeliaran Bebas

Sebenarnya ada 11 buron. Namun, lima orang sudah diamankan polisi sehingga total tinggal tujuh orang yang masih buron.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo
Lainnya
Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo

Kedatangan para politisi pendukung pemerintah ini, langsung disambut oleh Prabowo dengan saling menempelkan siku tangan mereka.

Rencana Pelibatan TNI Tangani Teroris Timbulkan Konflik Kepentingan
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI Tangani Teroris Timbulkan Konflik Kepentingan

keterlibatan TNI dalam aksi terorisme sebaiknya atas perintah Presiden dan dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Rotasi Pati Polri: Argo Yuwono Isi Kadiv Humas, Boy Rafli Amar Jadi Kepala BNPT
Indonesia
Rotasi Pati Polri: Argo Yuwono Isi Kadiv Humas, Boy Rafli Amar Jadi Kepala BNPT

Dalam TR bernomor ST / 1377 / V / KEP /2020, sejumlah jenderal di tubuh korps Bhayangkara mengalami pergantian jabatan.

Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi
Indonesia
Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi

"Jadi, menurut saya, Pak Gubernur terlalu terburu-buru melakukan PSBB transisi disaat ancaman COVID-19 tinggi akibat demo beberapa hari lalu," ujar Miko