Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Presiden juga harus mempertimbangkan segenap ketentuan perundang-undangan yang mengatur termasuk Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2018 dalam membuat keputusan, agar 'good governance' dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

"Presiden bisa mengambil solusi terhadap kebuntuan yang ada tanpa harus melanggar hukum ketika proses formal asesmen alih status pegawai KPK ternyata tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi para pegawai KPK yang integritas, dedikasi, dan rekam jejaknya tidak diragukan," ujar Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto dalam keterangannya, Selasa (18/5).

Didik juga tak lupa mengapresiasi sikap dan 'political will' Presiden Joko Widodo yang berkomitmen serta konsisten dalam menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sebagai pemimpin bangsa, tentu komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu agenda utama yang harus diwujudkan," tandas dia.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden mampu menghadirkan keputusan dan kebijakan konkret yang bisa menjadi jalan keluar yang baik bagi penguatan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

Baca Juga

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

Presiden juga memerintahkan agar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi ASN.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Lebaran Berakhir, Pasar Jadi Sasaran Tes Antigen Secara Acak di Kota Tangerang
Indonesia
Libur Lebaran Berakhir, Pasar Jadi Sasaran Tes Antigen Secara Acak di Kota Tangerang

Lokasi pelaksanaan tes cepat antigen hari ini berada di Pasar Regency Kecamatan Periuk, Pasar Ramadhan dan Terminal Pasar Baru Kecamatan Karawaci dan Pasar Kreo di Kecamatan Larangan.

KPK Bakal Sita Aset Tersangka Korupsi Tanah di Munjul
Indonesia
KPK Bakal Sita Aset Tersangka Korupsi Tanah di Munjul

KPK memastikan bakal menyita aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY
Indonesia
Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY

Orang-orang tersebut merasa kecewa dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan ketua umum sekaligus pendiri partai.

ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK
Indonesia
ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK

Diskusi bertajuk "Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai" yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui aplikasi Zoom pada Senin (17/5) disusupi peretas.

Dewas Pecat Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1.900 Gram
Indonesia
Dewas Pecat Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1.900 Gram

Dewas KPK memecat pegawainya berinisial IGAS karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram.

Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19

Orang meninggal dan yang terdata terpapar virus corona atau COVID-19 sedikit. Namun, yang meninggal dan dilakukan pemakaman sesuai protokol penanganan jenazah COVID-19 sangat tinggi.

Berkunjung ke Kawasan Puncak Bogor Wajib Bawa Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Berkunjung ke Kawasan Puncak Bogor Wajib Bawa Surat Bebas COVID-19

Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19.

Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman

elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen

Korupsi Bansos COVID-19, KPK Dalami Barang Bukti Duit Rp14,5 Miliar
Indonesia
Korupsi Bansos COVID-19, KPK Dalami Barang Bukti Duit Rp14,5 Miliar

KPK tengah mendalami barang bukti uang Rp14,5 miliar yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bandung.

Ketua DPD Minta Penanganan Limbah Medis Tak Dianggap Sepele
Indonesia
Ketua DPD Minta Penanganan Limbah Medis Tak Dianggap Sepele

Limbah itu antara lain berupa pakaian medis, sarung tangan, face shield, Hazmat