Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Presiden juga harus mempertimbangkan segenap ketentuan perundang-undangan yang mengatur termasuk Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2018 dalam membuat keputusan, agar 'good governance' dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

"Presiden bisa mengambil solusi terhadap kebuntuan yang ada tanpa harus melanggar hukum ketika proses formal asesmen alih status pegawai KPK ternyata tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi para pegawai KPK yang integritas, dedikasi, dan rekam jejaknya tidak diragukan," ujar Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto dalam keterangannya, Selasa (18/5).

Didik juga tak lupa mengapresiasi sikap dan 'political will' Presiden Joko Widodo yang berkomitmen serta konsisten dalam menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sebagai pemimpin bangsa, tentu komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu agenda utama yang harus diwujudkan," tandas dia.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden mampu menghadirkan keputusan dan kebijakan konkret yang bisa menjadi jalan keluar yang baik bagi penguatan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

Baca Juga

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

Presiden juga memerintahkan agar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi ASN.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021
Indonesia
ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021

Larangan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo
Indonesia
Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan blusukan di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (19/7).

Penyebar Hoaks Jaksa Rizieq Terima Suap Tak Perlu Dijerat UU ITE, Cukup Klarifikasi
Indonesia
Penyebar Hoaks Jaksa Rizieq Terima Suap Tak Perlu Dijerat UU ITE, Cukup Klarifikasi

Publik sudah cerdas menyaring informasi yang benar ataupun hoaks

Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024
Indonesia
Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024

Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.

Tiga Pemilik Apotek Dijerat UU Wabah Penyakit Menular Gegara Jual Obat Terapi COVID-19 Sangat Tinggi
Indonesia
Tiga Pemilik Apotek Dijerat UU Wabah Penyakit Menular Gegara Jual Obat Terapi COVID-19 Sangat Tinggi

Ketiganya menjual obat untuk terapi COVID-19 seperti Ivermectin dan Favipirafir dengan harga dua kali lipat lebih dari HET

Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India
Dunia
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Sebelumnya, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan bantuan untuk India pada 10 Mei lalu, berupa 1.400 unit tabung oksigen.

Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga
Indonesia
Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menanggapi kritik terkait pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur.

DPRD DKI Desak Polisi Usut Tuntas Kartel Kremasi di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Desak Polisi Usut Tuntas Kartel Kremasi di Jakarta

Oleh karena itu, alumunus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas mafia kremasi jenazah COVID-19 yang sudah merasahkan warga terutama i Jakarta Barat.

Tiga Pos Pantau Pintu Air Siaga II, Warga DKI di Bantaran Sungai Diminta Waspada
Indonesia
Tiga Pos Pantau Pintu Air Siaga II, Warga DKI di Bantaran Sungai Diminta Waspada

Tinggi muka air Pos Pasar Ikan setinggi 204 cm, kondisi cuaca masih gerimis

Bareskrim Kembali Limpahkan Berkas Kasus 'Unlawful Killing' ke Kejagung
Indonesia