Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021, yang dilayangkan pegawai KPK.

Perkom tersebut memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta, Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhenti mengurusi pelaksanaan TWK.

Baca Juga:

MK-MA Kompak Soal TWK, Novel Baswedan Cs Tunggu Keputusan Jokowi

"Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA untuk menegakkan supremasi hukum dan ini menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA," kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (10/9).

 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menurut Ghufron, MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menguji keabsahan undang-undang. Untuk itu, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM tidak perlu dilanjutkan.

"(MK dan MA) telah memutuskan bahwa Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah konstitusional dan sah," ujarnya.

Baca Juga:

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi

Ghufron menegaskan, tidak ada malaadimistrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Namun begitu, kami menghargai segenap pihak dan pegawai KPK yang telah menyalurkan haknya konstitusionalnya untuk memohon pengujian tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

MK Putuskan TWK Konstitusional, Begini Tanggapan Novel Baswedan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KJRI Jeddah: Arab Saudi Belum Umumkan Penyelenggaraan Haji
Indonesia
KJRI Jeddah: Arab Saudi Belum Umumkan Penyelenggaraan Haji

Kabar itu diterima Endang berdasarkan penjelasan Plt. Menteri Media/Penerangan Arab Saudi, Majid bin Abdullah Al-Qashabi.

Razia di Kamar Tahanan Rutan Klas IA Surakarta, Petugas Temukan Sajam dan Narkoba
Indonesia
Razia di Kamar Tahanan Rutan Klas IA Surakarta, Petugas Temukan Sajam dan Narkoba

Tim gabungan Polresta Surakarta, Jawa Tengah dan petugas sipir menggelar razia besar-besaran di dalam kamar yang dihuni 432 warga binaan Rutan Klas IA Surakarta, Jumat (29/1) malam. Dari razia tersebut petugas menemukan belasan ponsel, sajam dan narkoba.

Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK
Indonesia
Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK

Aparat melakukan penyekatan di 72 titik di wilayah hukum Polda Metro. Yaitu 5 di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Ingat! Saat Tes CPNS, Peserta Wajib Lampirkan Hasil Usap COVID-19
Indonesia
Ingat! Saat Tes CPNS, Peserta Wajib Lampirkan Hasil Usap COVID-19

Proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun 2021 ini dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

1.500 Aparat Keamanan Jaga Ketat WSBK di Mandalika
Indonesia
1.500 Aparat Keamanan Jaga Ketat WSBK di Mandalika

"Sekitar 1.500-an ya, di dalamnya juga melibatkan TNI," ujar Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Kapolresta Tangerang Minta Uang Lewat Pesan Singkat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolresta Tangerang Minta Uang Lewat Pesan Singkat

Pelaku masih dalam tahap pelacakan dan belum diketahui identitas lebih jelasnya.

Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul
Indonesia
Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul

Kedua pejabat ini dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019 untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, informasi tersebut dibantah oleh dokter spesialis paru Feni Fitriani, Ketua Pokja Masalah Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Jalanan Jakarta Bakal Dibuat Sepi saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Jalanan Jakarta Bakal Dibuat Sepi saat Malam Tahun Baru

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana untuk memberlakukan crowd free night (CFN) atau aturan pembatasan kendaraan dan pejalan kaki di malam tahun baru.

Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun
Indonesia
Hilirisasi Mineral Bikin Investasi Masuk Bisa Capai 900 Triliun

target investasi sebesar Rp900 triliun tahun ini, akan sangat bisa dicapai karena pemerintah telah menjalankan sejumlah program transformasi ekonomi, salah satunya hilirisasi.