Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat peralihan status aparatur sipil negara (ASN) melanggar HAM.

Menanggapi temuan Komnas HAM tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berjanji lembaga antirasuah akan patuh dengan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

"Bahwa kami menyampaikan karena KPK ini adalah lembaga hukum, tentu KPK akan taat pada hukum, keputusan hukum," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/8).

Lili mengatakan saat ini pihaknya belum bisa memberikan sikap terkait temuan Komnas HAM.Hal tersebut lantaran Komnas HAM tidak memberikan temuannya ke KPK.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

KPK berjanji akan mengikuti rekomendasi Komnas HAM jika sudah berkekuatan hukum tetap. Pasalnya, saat ini TWK tengah digugat di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi ASN melanggar HAM. Hal itu disimpulkan berdasarkan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap aduan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK. Sedikitnya terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

Kesebelas bentuk HAM yang dilanggar tersebut antara lain hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas kebebasan berpendapat. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK
Indonesia
Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK

Tercatat, sebanyak 55 persen anggota DPR masih belum melaporkan harta kekayaannya kepada mereka.

Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3
Indonesia
Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3

Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi terhadap 3 tempat usaha kafe yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masa PPKM level 3.

E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC
Indonesia
E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC

Bank Indonesia memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia naik 33,2 persen dari Rp 253 triliun pada 2020, menjadi Rp337 triliun tahun ini.

Respons Bank DKI soal Penangkapan 2 Pimpinan Cabang yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Respons Bank DKI soal Penangkapan 2 Pimpinan Cabang yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menangkap dua pimpinan cabang Bank DKI, yaitu cabang Muara Angke dan Cabang Permata Hijau karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap.

Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri
Indonesia
Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri

Seorang terduga teroris terpantau jatuh tersungkur di halaman depan kompleks Mabes Polri, Rabu (31/3).

Dapat Rapor Merah dari LBH, Pemprov DKI Bicara Penertiban oleh Satpol PP
Indonesia
Dapat Rapor Merah dari LBH, Pemprov DKI Bicara Penertiban oleh Satpol PP

Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan

Kubu Moeldoko Tanggapi Santai Gugatan Partai Demokrat
Indonesia
Kubu Moeldoko Tanggapi Santai Gugatan Partai Demokrat

Darmizal, salah seorang loyalis kubu Moeldoko menanggapi santai gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap para inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat
Indonesia
DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat

Ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu
Indonesia
Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu

PAN mengajak berempati terhadap kondisi bangsa

Pandemi COVID-19 Harus Jadi Momentum Introspeksi dan Berbenah Diri
Indonesia
Pandemi COVID-19 Harus Jadi Momentum Introspeksi dan Berbenah Diri

Ruang publik harus diisi dengan hal positif