Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler Ilustrasi (Dok Kecamatan Belakangpadang)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, tidak sepakat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) serta sekolah negeri mengatur seragam dan atribut siswa dengan kekhususan agama.

Abbas menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler. Untuk itu, perlu ditanamkan sejak dini cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya masing-masing.

Baca Juga

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Abbas dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Ia juga mengingatkan, Undang-Undang, peraturan, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dari ajaran agama.

"Oleh karena itu, dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam anak sekolah misalnya, karena para siswa dan siswi kita tersebut masih berada dalam masa formatife atau pertumbuhan dan perkembangan maka kita sebagai orang yang sudah dewasa terutama para gurunya harus mampu membimbing dan mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang baik," ujarnya

Foto: Kemendikbud

SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara. Ia meminta agar negara yang diwakili oleh pihak sekolah, tidak begitu saja membebaskan anak muridnya dalam berpakaian ke sekolah.

Ketua PP Muhammadiyah ini menilai negara atau dalam hal ini pihak sekolah tidak boleh membebaskan muridnya yang belum dewasa untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya.

"Sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai," bebernya.

Baca Juga

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

Diketahui, pemerintah diwakili tiga menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan SKB tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah.

Salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FORTIBER Sosialisasikan Perayaan Imlek 2021 Secara Virtual
Indonesia
FORTIBER Sosialisasikan Perayaan Imlek 2021 Secara Virtual

Semua pihak saat ini harus berperan aktif menjaga diri

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek
Indonesia
Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

“Saat ini, tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik,” kata Choirul Anam

Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan
Indonesia
Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan

Kegiatan ronda malam dengan melakukan jalan kaki keliling kampung dengan memukul kentungan.

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

"Terang Benderang! Ini Bukti Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Aksi Bayaran Bukan Gerakan Murni,"

Ini Proyek yang Rontokkan Elektabilitas Partai Demokrat Versi Moeldoko Cs
Indonesia
Anies: Penerapan SIKM Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Indonesia
Anies: Penerapan SIKM Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Regulasi penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta harus menunggu arahan dari pemerintah pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri

Pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo bersama pimpinan KAMI lainnya, Din Syamsuddin, pun mendatangi para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polrim. Namun, upaya tersebut gagal.

Wartawan Brazil Dikarantina Setelah Wawancarai Presiden Bolsonaro
Dunia
Wartawan Brazil Dikarantina Setelah Wawancarai Presiden Bolsonaro

Para wartawan tersebut dikarantina sampai hasil uji corona mereka dinyatakan negatif.

PKS Tuding Permintaan Cepat Jokowi Buat Pembahasan UU Cipta Kerja Serampangan
Indonesia
PKS Tuding Permintaan Cepat Jokowi Buat Pembahasan UU Cipta Kerja Serampangan

"Rupanya kerja cepat, yang diperintahkan Presiden, praktek di lapangannya berubah menjadi kerja serampangan alias ugal-ugalan," kata Mulyanto

Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa
Indonesia
Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa

buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.