Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk koperatif dengan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan skandal Djoko Tjandra.

"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Desakan itu disampaikan menyikapi belum diserahkannya dokumen dan berkas perkara Djoko Tjandra oleh Polri dan Kejagung kepada KPK. Padahal, KPK telah dua kali mengirimkan surat untuk meminta berkas tersebut.

Baca Juga

Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu

"KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Kurnia mengingatkan, tugas supervisi yang dijalankan KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Perpres 102/2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan," bebernya.

Kurnia menegaskan, supervisi ini penting dilakukan KPK untuk mendalami atau menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Salah satunya mengenai alasan Djoko Tjandra mempercayai begitu saja Pinangki Sirna Malasari. Padahal, Pinangki tak memiliki jabatan penting di Kejagung yang bersinggungan langsung dengan perkara yang menjerat Djoko Tjandra.

"Apakah mungkin ada petinggi institusi tertentu yang menjamin bahwa ia dapat membantu Joko S Tjandra?," imbuhnya.

Di sisi lain, ICW juga menilai KPK seakan tidak padu untuk turut mengusut skandal Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum. Sejauh ini, ICW melihat hanya satu dari lima pimpinan yang menaruh perhatian terhadap perkembangan penanganan skandal tersebut.

Baca Juga

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

"Selama ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkara Joko S Tjandra hanya satu di antara lima Pimpinan KPK," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik
Indonesia
Punya Garis Pantai Terpanjang, Indonesia Bisa Pilih Arus Gelombang Jadi Listrik

Bahwa jangka waktu 30 tahun atau hingga 2050 bukanlah waktu yang terbilang sebentar guna merealisasikan target tersebut.

Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral
Indonesia
Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral

secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.

Tugu Yogyakarta Direvitalisasi, Pemkot Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Tugu Yogyakarta Direvitalisasi, Pemkot Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Rekayasa dilakukan karena adanya revitalisasi di sekitar kawasan Tugu.

Indonesia Telah Terima 19,7 juta Dosis Vaksin Lewat Jalur Covax Facility
Indonesia
Indonesia Telah Terima 19,7 juta Dosis Vaksin Lewat Jalur Covax Facility

Pada bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia yang akan menambah stok vaksin bagi masyarakat.

Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki
Indonesia
Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM).

Pemprov DKI Raup Rp5,3 Miliar dari Pelanggar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp5,3 Miliar dari Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp5.381.295.000 dari sanksi denda pelanggar PSBB.

10 Korban Tewas Akibat Kebakaran di Jakarta Timur Teridentifikasi
Indonesia
10 Korban Tewas Akibat Kebakaran di Jakarta Timur Teridentifikasi

Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik.

Unesa Kembangkan Kamus Signalog Buat Difabel
Indonesia
Unesa Kembangkan Kamus Signalog Buat Difabel

Ada sisi yang menarik dari kamus ini, yakni dilengkapi 26 petunjuk tangan. Dan petunjuk ini akan berguna saat menyampaikan bahasa isyarat tersebut.

Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.