Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk koperatif dengan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan skandal Djoko Tjandra.

"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Desakan itu disampaikan menyikapi belum diserahkannya dokumen dan berkas perkara Djoko Tjandra oleh Polri dan Kejagung kepada KPK. Padahal, KPK telah dua kali mengirimkan surat untuk meminta berkas tersebut.

Baca Juga

Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu

"KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Kurnia mengingatkan, tugas supervisi yang dijalankan KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Perpres 102/2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan," bebernya.

Kurnia menegaskan, supervisi ini penting dilakukan KPK untuk mendalami atau menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Salah satunya mengenai alasan Djoko Tjandra mempercayai begitu saja Pinangki Sirna Malasari. Padahal, Pinangki tak memiliki jabatan penting di Kejagung yang bersinggungan langsung dengan perkara yang menjerat Djoko Tjandra.

"Apakah mungkin ada petinggi institusi tertentu yang menjamin bahwa ia dapat membantu Joko S Tjandra?," imbuhnya.

Di sisi lain, ICW juga menilai KPK seakan tidak padu untuk turut mengusut skandal Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum. Sejauh ini, ICW melihat hanya satu dari lima pimpinan yang menaruh perhatian terhadap perkembangan penanganan skandal tersebut.

Baca Juga

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

"Selama ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkara Joko S Tjandra hanya satu di antara lima Pimpinan KPK," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa
Indonesia
Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa

saat tugas di Solo melakukan survei air di sini Gemolong, Tanon, Wonogiri. Saat pulang kerja hiburannya menonton Srimulat.

ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan
Indonesia
TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan

Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memiliki keyakinan tertentu terhadap ajaran suatu agama

Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum
Indonesia
Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum

Praktisi hukum, Suparji Ahmad mengatakan, mediasi antar pihak yang bermasalah bukan berarti menandakan selesainya masalah hukum tersebut.

Pemkot Solo Ubah Aturan Penanganan COVID-19, Anak di Atas 5 Tahun Boleh Masuk Mal
Indonesia
Pemkot Solo Ubah Aturan Penanganan COVID-19, Anak di Atas 5 Tahun Boleh Masuk Mal

Dalam SE baru ini anak di atas 5 tahun boleh masuk mal. Dari aturan sebelumnya hanya anak usia di atas 12 tahun ke atas yang boleh masuk mal.

Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan

"Kami siagakan di sana sekaligus persiapan personel kami di Tanah Abang kalau nanti udah dibuka," jelas Heru

Gibran Tak Kunjung Dilantik, Gubernur Jateng Resmi Tunjuk Ahyani Jadi Plh Wali Kota Solo
Indonesia
Gibran Tak Kunjung Dilantik, Gubernur Jateng Resmi Tunjuk Ahyani Jadi Plh Wali Kota Solo

Ganjar resmi menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Ahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plh) Wali Kota Solo.

Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI
Indonesia
Pengawal Rizieq Disebut Tak Bersenjata Api, Polda Metro Peringatkan FPI

Polda Metro Jaya mengingatkan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait pidana penyebaran berita tak benar.

Bongkar BAP Rizieq, Kuasa Hukum Janji Kuliti Saksi JPU
Indonesia
Bongkar BAP Rizieq, Kuasa Hukum Janji Kuliti Saksi JPU

Saksi yang hadir antara lain mantan Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara dan mantan Kapolres Jakpus Kombes Pol Heru Novianto.

Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari
Indonesia
Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari

Besaran BST DKI adalah sejumlah Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2021.