Soal Sanksi WADA, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Turun Tangan Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi/pri.

MerahPutih.com - Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA) menegaskan tidak ada bendera nasional 'resmi' yang dapat dikibarkan tim Indonesia di acara balapan, termasuk World Superbike (WSBK) dan MotoGP Mandalika.

Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping. DPR mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari WADA tersebut.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA

"Pemerintah harus turun tangan," kata anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (19/10).

Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.
Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

Pada November 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah Superbike di Sirkuit Mandalika yang baru dibangun. Tak hanya itu, pada Maret 2022, Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP.

"Sangat disayangkan jika ada event dunia dan Indonesia sebagai tuan rumah tapi terkekang karena tidak dibolehkan lagu kebangsaan dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan," ujarnya.

Sebelumnya Indonesia juga tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang Thomas Cup pada Minggu (17/8) meski berhasil keluar sebagai juara. Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA.

Ali menilai LADI tidak bekerja secara profesional. Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melobi dan menjelaskan kepada WADA terkait hal tersebut.

"Saya rasa bisa dibicarakan. Apalagi kita sebagai tuan rumah untuk dua event mendatang. WSBK dan MotoGP. Dan ini harus jadi catatan penting betapa harus serius kalau kita mau mengurus olahraga dari hulu sampe hilir harus betul-betul diperhatikan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Bendera Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, Menpora Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas
Indonesia
Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas

Max Sopaccua sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda sembelum akhirnya meninggal.

Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19
Indonesia
Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang berbagai pihak untuk terus mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac

Informasi tersebut dibantah oleh Konselor bidang Sains dan Teknologi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Yi Fanping.

Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS
Olahraga
Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS

Tiga atlet di Rumah Sakit Jayapura dan dua lainnya RS di Timika.

Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru
Indonesia
Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan bukan merupakan hal yang aneh.

Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban
Indonesia
Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertan KPP) Solo menerjunkan sebanyak 60 personel untuk memantau kondisi hewan kurban, baik yang diperjualbelikan maupun yang akan dipotong menjelang Hari Raya Idul Adha.

PSI Nilai Pemprov DKI tidak Serius Tangani Kebakaran di Jakarta
Indonesia
PSI Nilai Pemprov DKI tidak Serius Tangani Kebakaran di Jakarta

Idris menilai Pemprov DKI tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta.

Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Budi Gunawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi akan dipercaya untuk memimpin Kemenko Polhukam

Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20

Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan pendidikan.

Ricuh di Polda Jabar, Anggota GMBI Bawa Senjata Tajam, Kendaraan Bodong dan Pakai Narkoba
Indonesia
Ricuh di Polda Jabar, Anggota GMBI Bawa Senjata Tajam, Kendaraan Bodong dan Pakai Narkoba

Kombes Ibrahim Tompo menyatakan tidak ada anggota kepolisian yang terluka atau pun terkena lemparan batu.