Soal Sandera OPM, DPR Minta TNI Turun Tangan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 11 November 2017
Soal Sandera OPM, DPR Minta TNI Turun Tangan
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menyampaikan hasil keputusan dari fit and proper test di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mendesak TNI segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan 1300 orang warga yang disandera oleh OPM di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini" ujar Kharis dalam keterangan tertulisnya, sabtu (11/10).

Menurut anggota Fraksi PKS itu, TNI dan BIN sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Sehingga, ia yakin TNI dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

Kharis juga berharap semua yang dilakukan dalam rangka pembebasan sandera dapat terukur dan jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh.

Upaya persuasif harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua," beber Kharis.

"NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia" tutup Kharis. (Ayp)

#OPM #TNI-Polri #Papua
Bagikan
Bagikan