Soal RUU Pemilu, Pimpinan DPR Tunggu Surat Resmi dari Fraksi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa.)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari seluruh fraksi di Senayan terkait dengan keputusan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sejauh ini kita menunggu surat resmi dari fraksi-fraksi. Walaupun di media sudah kita lihat, tapi kan lembaga negara menunggu surat fraksi untuk mengedrop short list dari prolegnas," kata Aziz kepada wartawan, Rabu, (10/2).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, jika pada akhirnya semua fraksi di DPR sepakat untuk mengedrop RUU Pemilu, maka RUU tersebut akan dihilangkan dari Prolegnas 2021.

Baca Juga:

Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?

"Ya kalau semua fraksi menyepakati untuk mengedrop dalam short list prolegnas tentu DPR akan mengedrop, sehingga pertimbangan untuk RUU Pemilu itu bisa dilihat dari situasi pandemi, situasi pembahasan dan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan alasan pembahasan RUU Pemilu tidak dibawa dalam agenda rapat paripurna hari ini. Menurutnya, saat ini setiap fraksi membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman dan pembahasan.

Ilustrasi Pemilu. Foto: Bawaslu Grobogan
Ilustrasi Pemilu. Foto: Bawaslu Grobogan

"Dari berbagai pandangan fraksi dan media yang berkembang tentu kan fraksi memerlukan waktu untuk memikirkan dan menarik, itu kan nanti kita kembalikan ke Baleg," tutup Aziz.

Sementara itu, Partai Demokrat mempertanyakan konsistensi parpol di DPR yang menolak membahas Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu.

Baca Juga:

Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz mengatakan, seluruh fraksi di DPR dalam rapat paripurna tahun lalu sudah menyepakati bahwa RUU Pemilu masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020 dan 2021.

“Yang ngetuk palu prolegnas siapa? Kok sekarang mereka jadi pada nolak? Ada apa?” kata Muraz kepada wartawan, Senin (1/2). (Pon)

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp600 juta dari Harun Masiku dan Eks Anak Buah Hasto
Indonesia
Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp600 juta dari Harun Masiku dan Eks Anak Buah Hasto

Jaksa merincikan uang tersebut diberikan oleh Saeful Bahri dan Harun Masiku melalui orang kepercayaan Wahyu, yakni Agustiani Tio Fridelina

PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat
Indonesia
PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat

ASN dibatasi kegiatan berpergian ke luar daerah atau termasuk mudik

Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD
Indonesia
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

 Bupati Sidoarjo Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap
Indonesia
Bupati Sidoarjo Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap

"Hari ini Penyidik KPK melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dikarenakan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

KPK Perkuat Tim Cegah Korupsi Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Perkuat Tim Cegah Korupsi Vaksin COVID-19

Tim tersebut akan diperkuat dengan melibatkan tim dari Ditjen Dukcapil Kemendagri

Ada Halangan Hadir, Ahok Kirim Salam ke Anies saat Peluncuran Buku Syarif
Indonesia
Ada Halangan Hadir, Ahok Kirim Salam ke Anies saat Peluncuran Buku Syarif

Syarif menggelar acara peluncuran buku autobiografi dengan judul "Tangis Tawa Senyum Catatan Perjalanan Aktivis Tanpa Angkatan" di Hotel Arya Duta.

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi

PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti  2024
Indonesia
PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti 2024

Informasi yang bermunculan di media sosial (Medsos) soal kenaikan RKT dewan lebih dari Rp700 juta per bulan itu tidak benar

[HOAKS atau FAKTA]: Masjid Istiqlal Tak Gelar Salat Jumat akibat Dikuasai PKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masjid Istiqlal Tak Gelar Salat Jumat akibat Dikuasai PKI

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menyebut Masjid Istiqlal, Jakarta sudah dikuasai oleh PKI.

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).