Soal Revisi UU KPK, Delapan Hakim MK Dianggap Bohongi Mata Hati Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif berbicara kepada awak media. (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Delapan orang hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah membohongi mata hati dan mata secara fisik terkait putusan revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

"Kalau hanya percaya pada daftar absensi hadir yang disusulkan kemudian, sedangkan kebenaran materiilnya kita menyampaikan rekaman yang diambil dari berita yang meliput, akan kelihatan memenuhi kuorum atau tidak," ujar Eks Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif.

Baca Juga

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

Hal itu disampaikan Laode pada diskusi bertajuk menyibak putusan MK dalam pengujian formil dan materiil revisi UU KPK secara virtual di Jakarta, Kamis (6/5).

Bahkan, saat pembahasan revisi UU KPK yang tidak memenuhi kuorum tersebut juga disiarkan oleh stasiun televisi secara langsung. Seharusnya, majelis hakim bisa melihat apakah rapat di DPR sudah memenuhi kuorum atau tidak.

Menurut dia, perkara kuorum terpenuhi atau tidak dalam menentukan sebuah produk hukum atau kebijakan yang menyangkut kemaslahan umat merupakan hal penting.

Atas argumentasi itu Laode kemudian menilai delapan orang hakim MK telah membohongi mata hati dan mata secara fisik karena hanya berpijak pada bukti abesensi hadir saja. "Saya yakin beliau-beliau itu melihat dan membohongi mata hatinya," ujar dia.

Laode M Syarif sebut KPK kini tak bertaji lagi
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebut KPK kini tak bertaji lagi (MP/Ponco Sulaksono)

Ditolaknya uji formil UU KPK nomor 19 tahun 2019 yang ajukan oleh 14 orang pemohon tersebut dinilainya karena alasan-alasan yang dibuat-buat saja.

Ke depan, sebagai anak kandung reformasi dan bertugas menjaga marwah hukum di Tanah Air, MK diharapkan bisa baik lagi.

"MK harus betul-betul mensucikan dirinya dari unsur-unsur yang berpotensi membuat noda hitam kesejarahan Mahkamah Konstitusi," ujar lulusan Universitas Sydney tersebut.

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Kendati kecewa atas putusan MK, Laode mengaku sedikit terhibur dengan sikap dan tindakan majelis hakim Wahiduddin Adams yang berbeda pendapat dengan delapan hakim MK lainnya.

Ia menilai majelis hakim Wahiduddin Adams masih mau mendengar dan menimbang-menimbang kebenaran suatu bukti yang ada di persidangan. "Beliau adalah contoh hakim yang impartial," kata dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan
Indonesia
Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan

Dalam aturan sebelumnya, Kepmentan No. 141 Tahun 2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian tamanan Ganja juga masuk dalam komoditas binaan tamanan obat

Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil

Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul
Indonesia
Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul

Nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin kembali dicatut untuk melakukan penipuan.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Film Animasi "Mengerikan" Penyebaran COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Film Animasi "Mengerikan" Penyebaran COVID-19

Akun Facebook bernama Test Psikologi mengunggah sebuah video yang diklaim merupakan animasi penyebaran virus corona atau COVID-19.

KPK Periksa Kepala Badan Riset KKP Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Kepala Badan Riset KKP Terkait Kasus Edhy Prabowo

Syarief bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021
Indonesia
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021

Belanja pada 2021, fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Rahayu Saraswati Sebut Sekolah Cakada PDIP Diisi Pemateri "Level Dewa"
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Sekolah Cakada PDIP Diisi Pemateri "Level Dewa"

"Saya bilang ini narasumbernya memang 'level dewa' semua. Ini harus kami acungi jempol luar biasa menjadi pembelajaran untuk semua," kata Rahayu

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi
Indonesia
Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi

Rumah sakit yang menerapkan biaya tes cepat COVID-19 di atas ketentuan tarif tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan harus mendapatkan sanksi.

Antisipasi Efek Vaksinasi COVID-19, Pemkot Solo Siapkan Posko Aduan
Indonesia
Antisipasi Efek Vaksinasi COVID-19, Pemkot Solo Siapkan Posko Aduan

Dinkes Solo menyiapkan konsultan dan penanggung jawab di masing-masing fasilitas kesehatan (faskes) yang ditunjuk untuk melayani vaksinasi COVID-19

Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang

Polda Jawa Tengah telah memetakan Kota Solo dan Kota Semarang menjadi dua daerah yang menjadi prioritas pengamanan.