Soal Reshuffle, SBY Dinilai Lebih Demokratis Dibanding Jokowi Presiden Jokowi saat bersama Presiden keenam Indonesia SBY dan Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie. (Istana Negara via FB Presiden Jokowi)

MerahPutih - Sejumlah partai politik pendukung pemerintah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) lantaran sikapnya kerap berseberangan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika hal tersebut diamini oleh presiden, hal itu menunjukkan Jokowi tidak bersikap demokratis dibanding presiden sebelumnya.

"Jokowi tidak berdemokrasi seperti SBY (Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/7).

Pasalnya, ketika SBY menjabat sebagai presiden dua periode, partai koalisi tak pernah menyusut lantaran berbeda sikap. Padahal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen kerap menunjukkan sikap yang berseberangan dengan pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Pangi, sebaiknya yang menjadi basis utama Jokowi dalam menentukan akan mencopot menteri dari kabinet adalah kinerja, bukan dukungan politik.

"Sangat disayangkan, kalau basisnya tidak berdasarkan kinerja," pungkas dosen UIN Syarif Hidayatullah itu.

Presiden Jokowi dikabarkan bakal merombak ulang komposisi Kabinet Kerja pada Juli ini.

Beberapa partai koalisi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, dan Golkar, telah mendorong Jokowi mendepak PAN dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada momen tersebut.

Pasalnya, partai yang didirikan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais itu kerap menunjukkan sikap politik yang berbeda dengan langkah pemerintah.

Contohnya, memilih kandidat selain pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Menyangkut rentetan Aksi Bela Islam yang selalu mempersoalkan Ahok pada kasus penistaan agama, PAN juga cenderung mendukungnya. Bahkan, salah satu deklarator partai tersebut, Amien Rais pernah naik ke mobil komando dan berorasi.

Begitu pun pada pembahasan RUU Pemilu. Ketika pemerintah ngotot ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen, PAN justru ingin angka tersebut ditiadakan.

Pada Kabinet Kerja, PAN diketahui mendapatkan satu kursi. Yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (Pon)

Berita terkait isu reshuffle kabinet baca juga: PKS Nilai Tiga Menteri Ini Layak Di-Reshuffle



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH