Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

MerahPutih.com - Partai Demokrat memastikan akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu ditegaskan setelah wacana reshuffle kabinet semakin berembus kencang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, hal ini sejalan dengan arahan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Demokrat, kata Herzaky, akan menjadi pengawas pemerintah dan menjadi penyeimbang.

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi," ujar Herzaky.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. (Antara)
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. (Antara)

Di sisi lain, Herzaky menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan ranah Partai.

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana," tutup Herzaky. (Pon)

Baca Juga:

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Prabowo Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Perkosaan di Bekasi
Indonesia
Anak Buah Prabowo Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Perkosaan di Bekasi

Orang tersebut harus dicari, ditangkap dan jika melakukan perlawanan bisa diambil tindakan tegas

Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara
Indonesia
Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara

Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi mulai membeberkan infirmasinya di Mapolda Jatim, Jumat (2/4) lalu.

Perbaiki Citra Bayar Influencer Rp90,4 M, Pemerintah Dicap Memanipulasi Rakyat
Indonesia
Perbaiki Citra Bayar Influencer Rp90,4 M, Pemerintah Dicap Memanipulasi Rakyat

"Dan ini bahaya, karena rakyat akan termanipulasi," tutup Ujang.

Lonjakan COVID-19, Menaker Peringatkan Pengusaha Tak Korbankan Nasib Pekerja
Indonesia
Lonjakan COVID-19, Menaker Peringatkan Pengusaha Tak Korbankan Nasib Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat.

Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN
Indonesia
Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN

Vaksinasi Gotong Royong untuk individu sendiri, kata Erik, merupakan perluasan dari program Vaksinasi Gotong Royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2021 yang disahkan per 5 Juli 2021.

[Hoaks atau Fakta]: Rebusan Bawang Putih Sembuhkan Pasien COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Rebusan Bawang Putih Sembuhkan Pasien COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui laman resminya mengatakan, bahwa bawang putih merupakan makanan yang kemungkinan memiliki kandungan yang bersifat antimikroba.

Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat
Indonesia
Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.

Hadiah Bintang untuk Duo Fadli-Fahri, Cara Halus Jinakan Pengkritik?
Indonesia
Hadiah Bintang untuk Duo Fadli-Fahri, Cara Halus Jinakan Pengkritik?

"Kan yang kritis terhadap kan pemerintah banyak. Kenapa Fadli Zon dan Fahri Hamzah?

DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan
Indonesia
DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan

Yang tidak selesai sebenarnya terkait dengan undang-undang lain

Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan

Yustinus menyatakan RUU KUP harus didiskusikan di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menyambut peluang setelah krisis kesehatan ini berakhir.