Soal Rencana Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Bisa Diskusikan Bersama Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempersoalkan keinginan sejumlah fraksi DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi atas niatan penyelenggaraan Formula E.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria berpendapat, Parlemen Kebon Sirih mempunyai kewenangan atas pengguliran hak interpelasi. Tugas Legislator memang mengawal kebijakan yang dibuat ataupun yang diputuskan oleh Eksekutif.

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

"Kami tidak melarang tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh partai-partai atau fraksi-fraksi di DPRD," terang Riza di Jakarta, Jumat (13/8).

Kendati demikian, lanjut Riza, alangkah baiknya masalah-masalah yang ada di Jakarta dapat dibahas secara bersama-sama dengan bermusyawarah termasuk persoalan Formula E.

"Bisa kita diskusikan bersama. Seperti yang sudah disampaikan apa yang dilaksanakan yang tertunda karena covid 2020 lalu dilanjutkan 2022 Insyaallah," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan donor plasma konvalesen di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Saat ini, ucap Riza, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tengah berkoordinasi dengan pihak panitia Formula E agar perhelatan mobil balap berenergi listrik ini dapat terlaksana.

"Tahun ini kita tunggu saja nanti pengumuman resminya apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini sejauh ini dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan sop peraturan dan perundang-undangan yang ada jadi mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan dengan baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI bakal menggulirkan hak interpelasi memanggil Gubernur untuk menjelaskan persoalan Formula E.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan di kondisi darurat pandemi sekarang ini, sudah saatnya mengesampingkan ego politik dan memperjuangkan pengembalian uang rakyat.

“Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal. Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket,” tegasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Layanan Perbankan Tumbuhkan Satu Persen PDB Per Kapital
Indonesia
Layanan Perbankan Tumbuhkan Satu Persen PDB Per Kapital

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat memiliki 86.448 agen hingga Agustus 2021 untuk mendorong perseroan memperluas layanan perbankannya.

TNI AL Kerahkan Dua Kapal Selam Cari KRI Nanggala 402
Indonesia
TNI AL Kerahkan Dua Kapal Selam Cari KRI Nanggala 402

"Dua kapal selam sedang dalam perjalanan ke titik untuk rescue," tutur Julius dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/4).

Ini Susunan Keanggotaan Pansus RUU Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Ini Susunan Keanggotaan Pansus RUU Otonomi Khusus Papua

Sembilan Fraksi yang ada di parlemen mengirimkan perwakilannya untuk menjadi Anggota Pansus RUU Otsus Papua.

PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya
Indonesia
PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat seumur hidup.

Di Tengah Pandemi, UU ITE Bikin Tambah Kesusahan Masyarakat
Indonesia
Di Tengah Pandemi, UU ITE Bikin Tambah Kesusahan Masyarakat

Rencana merevisi UU ITE menuai dukungan. Pasalnya, aturan itu selama ini dianggap mengekang hak warga untuk menyampaikan kritik.

Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat

Komisi V DPR akan menanyakan kepada pihak-pihak berwenang

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3).

Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK
Indonesia
Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju mengungkap komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dengan.

Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja.

PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada
Indonesia
PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada

Ada dua aspek dari perlunya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017