Soal Rekomendasi Ombudsman, Nurul Ghufron: KPK Tak Tunduk pada Lembaga Apa Pun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan lembaga antirasuah tidak tunduk pada lembaga apa pun. Hal itu disampaikan menyusul keberatan KPK terhadap temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak tunduk kepada lembaga apa pun, KPK independen. Kami tidak ada di bawah institusi lembaga apa pun di Republik Indonesia ini," kata Ghufron dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8).

Ghufron menjelaskan sikap itu diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal 3 dalam beleid itu menyebut KPK masuk dalam rumpun eksekutif, tapi dalam melaksanakan tugas harus independen.

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Menurut Ghufron, KPK harus memegang teguh independensinya meski Ombudsman memberikan rekomendasi tersebut.

Ia menegaskan KPK, tidak akan tunduk karena Ombudsman bukan atasan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri tersebut.

"Atasan KPK sebagaimana UU KPK adalah lembaga yang dalam menjalankan tugasnya tidak tunduk kepada institusi apa pun, tidak kemudian terintervensi oleh kekuasaan apa pun," tegas Ghufron.

Sebelumnya diberitakan, KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi.

Ia menilai, Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksanaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan, tidak ada malaadministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai malaadministrasi pada prosedurnya," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu, KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta
Indonesia
Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta

Suharjito didakwa jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Kerahkan Kapal Perang, TNI AL Vaksinasi Warga Pulau Bawean
Indonesia
Kerahkan Kapal Perang, TNI AL Vaksinasi Warga Pulau Bawean

Sebanyak 150 tenaga kesehatan dan relawan yang ikut membantu vaksinasi massal di Pulau Bawean.

Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pembatasan sosial PPKM Darurat.

Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup
Indonesia
Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup

Tempat berjualan sate taichan di kawasan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat terpaksa ditutup sementara oleh aparat kepolisian.

Densus Tangkap Terduga Teroris di Condet, Pemprov DKI Awasi Orang-Orang Mencurigakan
Indonesia
Densus Tangkap Terduga Teroris di Condet, Pemprov DKI Awasi Orang-Orang Mencurigakan

Pemprov DKI dan orang tua mempunyai pekerjaan untuk menjaga anak-anak agar tidak terdoktrin dalam jaringan teroris

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

Kemenhub Usulkan Wajib Tes COVID-19 untuk Masuk Jabodetabek
Indonesia
Kemenhub Usulkan Wajib Tes COVID-19 untuk Masuk Jabodetabek

Kementerian Perhubungan mengusulkan agar masyarakat yang akan memasuki wilayah Jabodetabek diwajibkan mengikuti tes COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah.

KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020
Indonesia
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN