Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia Logo Partai Berkarya. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Partai Berkarya turut berkomentar menyikapi pro dan kontra terkait dengan usulan Revisi Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang ramai diperbincangkan

Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang menilai, perubahan dan evaluasi UU Pemilu seharusnya dilakukan sekali dalam lima kali pemilu berturut-turut atau dalam jangka waktu 25 tahun.

Baca Juga

Munaslub Berkarya Kembalikan Posisi Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina

"UU Pemilu dibuat untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk kepentingan partai-partai tertentu," kata Badar dalam keterangannya, Kamis, (28/1).

Badar menegaskan, jika memang UU Pemilu terpaksa harus diubah, maka pasal-pasal yang mengkebiri partai-partai baru dan kecil ditiadakan.

"Partai yang terbukti melakukan korupsi uang negara, utamanya yang kadernya jadi tahanan KPK agar didiskualifikasi pada daerah pemilihannya (partainya tidak diikutkan di dapil atau daerah asal sang koruptor) atau partainya tidak diikutkan pemilu, minimal satu kali Pemilu," tegas dia.

Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Anak buah Muchdi PR ini mendesak, pemerintah dan DPR menangguhkan pembahasan RUU Pemilu. Menurut dia, saat ini semua pihak harus fokus pada permasalahan yang mendesak seperti penanganan pandemi COVID-19.

"Serta pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ujar Badar.

Badar pun berharap, agar pemerintah dan DPR menerima masukan dari semua yang memiliki kepentingan dalam UU Pemilu tersebut. Termasuk, dengan melibatkan partai-partai non parlemen bila pembahasan dilanjutkan.

"Kita menolak rumusan perubahan UU tersebut utamanya pasal yang mengatur tentang parliamentary threshold (PT) berjenjang 5 persen pusat dan 4 persen provinsi serta 3 persen untuk kabupaten dan kota suara nasional, pengecilan jumlah kursi dan perbanyakan jumlah dapil," papar Badar.

Sementara terkait dengan Presidential Threshold, Badar mengaku setuju dengan usalan agar ambang batas pencalonan presiden tersebut dihapuskan.

"Sangat setuju bila dihapus. Biar suara rakyat tidak sia-sia," pungkas Badar. (Pon)

Baca Juga

Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap
Indonesia
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap

Kini Kali Sentiong tengah dilakukan proses pengerukan lumpur hingga sampah lainnya

MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia
Indonesia
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia

Pondok pesantren merupakan potret kebhinnekaan Indonesia karena selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.

Penetapan Tersangka Rizieq Shihab Picu Kekhawatiran Kasusnya Bakal Dihentikan Lagi
Indonesia
Penetapan Tersangka Rizieq Shihab Picu Kekhawatiran Kasusnya Bakal Dihentikan Lagi

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, kekhawatiran muncul akan kemungkinan berujung dengan SP3 lagi.

Alasan Warga Positif COVID-19 Lebih Tepat Dirawat di Fasilitas Isolasi Terintegrasi
Indonesia
Alasan Warga Positif COVID-19 Lebih Tepat Dirawat di Fasilitas Isolasi Terintegrasi

Program FIT bekerjasama dengan lembaga pemerintah, Kementerian dan BUMN yang memiliki sarana gedung diklat.

Taliban Janji Bersikap Moderat, Buya Syafii: Kita 'Wait and See' Dulu
Indonesia
Taliban Janji Bersikap Moderat, Buya Syafii: Kita 'Wait and See' Dulu

Pengalaman tahun 1996 sampai 2001 itu parah, parah sekali

Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa
Indonesia
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa

Rektor ikut mengirimkan sendiri toga tersebut ke rumah wisudawan menggunakan sepeda.

Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun

"Lebih baik PJJ (pembelajaran jarak jauh) diteruskan sampai akhir tahun," ujarnya

Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera
Indonesia
Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera

Polri menargetkan 11 daftar pencarian orang (DPO) dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

KRI Nanggala-402 Sudah Tak Bersuara, Pencarian Andalkan Sonar
Indonesia
KRI Nanggala-402 Sudah Tak Bersuara, Pencarian Andalkan Sonar

Saat ini sudah lebih dari 20 KRI yang terjun langsung dalam pencarian KRI Nanggala-402

Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror
Indonesia
Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror

Apabila diketahui melakukan perencanaan-perencanaan yang dapat membahayakan masyarakat secara hukum dapat dilakukan tindakan hukum