Soal PPKM Darurat, Luhut Minta Maaf Pada Seluruh Rakyat Indonesia

MerahPutih.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Keputusan itu diambil lantan PPKM Darurat yang seharusnya berakhir pada 20 Juli dinilai belum otimal. Karenanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).

Baca Juga:

Jokowi Minta Komunikasi Pejabat Publik Harus Membangun Optimisme

Dia melanjutkan mengatakan, dia beserta jajarannya, terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan. Selain itu dia juga berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bisa segera dilakukan.

Tujuan dari PPKM Darurat ini, lanjut Luhut ini adalah untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat demi mengendalikan penularan Covid-19 varian Delta. Apalagi varian Delta lebih cepat menyebar dari varian sebelumnya.

Nah, hasil dari monitoring terhadap indikator Google traffic, Facebook Mobility dan indeks cahaya malam, kata Luhut, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan.

Baca Juga:

16 Juta Lebih Orang Telah Mendapat Vaksin Dosis Lengkap

Menurutnya hal itu memberikan harapan bahwa penularan varian Delta bisa diturunkan. “Namun penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus. Meskipun tiga hari belakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik," kata dia.

Hasil penelitian dari berbagai institusi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari agar penambahan kasus ini bisa mulai melandai dan menurun.

"Hal itu sangat bisa terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini," kata Luhut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?

"Masa ngga ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan

DKI Belum Jadwalkan Vaksinasi Bagi Pekerja Swasta Formal
Indonesia
DKI Belum Jadwalkan Vaksinasi Bagi Pekerja Swasta Formal

Indonesia berharap dapat pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX/GAVI

Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan
Indonesia
Tebar Janji Kandidat Tangerang Selatan Jelang Pencoblosan

Ketiga calon Pilkada Tangerang Selatan, mengklaim memiliki program unggulan untuk memikat hati warga

Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun
Indonesia
Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun

BPUM telah tersalurkan kepada 9,8 juta penerima pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran mencapai Rp 11,76 triliun.

Guru Besar UIN Harap Dakwah Santun Tanpa Benturkan Aparat dan Ulama
Indonesia
Guru Besar UIN Harap Dakwah Santun Tanpa Benturkan Aparat dan Ulama

Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini

Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini
Indonesia
Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) bakal menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/9). sekira pukul 14.00 WIB.

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras
Indonesia
Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac
Indonesia
Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

Polda Metro Tambah Jumlah Ruas Jalan Dilakukan Pembatasan
Indonesia
Polda Metro Tambah Jumlah Ruas Jalan Dilakukan Pembatasan

Polda Metro Jaya menambah jumlah titik ruas jalan di ibu kota dan sekitarnya yang disekat terkait pembatasan mobilitas masyarakat menjadi 35 titik.