Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron rampung menjalani pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ghufron mengaku telah menjelaskan terkait proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Apa saja yang dipertanyakan kepada KPK, tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya, sampai pada pelaksanaannya dan pasca-putusan MK," kata Ghufron di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga:

Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI

Ghufron membeberkan tiga hal terkait TWK yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Pertama, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Pengalihan status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPK jo pasal 3 dan peraturan pelaksanaannya tentang durasinya diatur di pasal 69 C Undang-Undang KPK," ujarnya.

Dari UU KPK tersebut, kata Ghufron, kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Selanjutnya PP 41/2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur oleh KPK dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Kemudian Ghufron menjelaskan soal substansi atau kompetensi kewenangan. Pelaksanaan alih status pegawai KPK yang di dalamnya ada TWK, sampai kemudian pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.

"Jadi pertama kompetensi, kedua tentang ketaatan terhadap prosedur," imbuhnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) di Gedung Ombudsman (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) di Gedung Ombudsman (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ketiga, lanjut Ghufron, proses pelaksanaan TWK mulai dari pembuatan kebijakan, sampai pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Apa indikatornya? Pada saat pembuatan perkom transparan. Transparansinya dibentuk di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload di milinklis KPK, sehingga semua pihak di KPK mengetahui draf-draf perkom tersebut," katanya.

Selain itu, menurut Ghufron, dalam menyusun perkom tersebut pihaknya juga mengundang sejumlah pakar. Untuk itu, ia memastikan proses hingga pelaksanaan TWK yang kini tengah menjadi sorotan berjalan secara transparan.

"Kami transparan, kami partisipasi dalam penyusunan baik peraturan maupun pelaksanaan," pungkas Ghufron.

Baca Juga:

Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK

Sebelumnya, 75 pegawai KPK melaporkan dugaan malaadministrasi terkait pelaksanaan TWK yang diinisiasi oleh pimpinan lembaga antirasuah ke Ombudsman RI.

Para pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN tersebut didampingi oleh kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK.

Dalam laporan itu disebutkan TWK sarat akan pelanggaran hukum dan undang-undang sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Hal ini mengingat para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah pegawai-pegawai yang jujur dan berprestasi serta integritasnya teruji selama ini. (Pon)

Baca Juga:

Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap

Volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal

Polisi Bongkar Pemalsuan Swab Test Catut Nama Halodoc
Indonesia
Polisi Bongkar Pemalsuan Swab Test Catut Nama Halodoc

Pelaku ditangkap oleh polisi di rumahnya kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (12/1) kemarin.

Jiwa Anak-anak Terancam Jika Ikut Demo
Indonesia
Jiwa Anak-anak Terancam Jika Ikut Demo

Menyampaikan aspirasi itu merupakan hak anak tapi harus melalui saluran yang tepat dan tidak berisiko bagi jiwa anak.

Yasonna Harap Perppu Pilkada Serentak Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna
Indonesia
Yasonna Harap Perppu Pilkada Serentak Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

Hal itu disampaikannya selepas menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6).

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Dunia
Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Politisi Amerika Serikat Joe Biden akhirnya sah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serika, setelah bersumpah di Capitol Hill, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu (20/1)

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Djoko Tjandra Seret Nama Eks PM Malaysia di Sidang Suap Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Seret Nama Eks PM Malaysia di Sidang Suap Red Notice

Djoko Tjandra menyeret nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo.

Libur Idul Adha, Kemenhub Antisipasi Mudik Warga
Indonesia
Libur Idul Adha, Kemenhub Antisipasi Mudik Warga

Persyaratan perjalanan orang, Kemenhub masih mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020.

12 Ribu Lebih Pengendara Ditilang, Paling Banyak di Jakarta Pusat
Indonesia
12 Ribu Lebih Pengendara Ditilang, Paling Banyak di Jakarta Pusat

Total ada sebanyak 12.736 pengendara ditilang dalam enam hari Operasi Patuh Jaya 2020 bergulir.

Prabowo Rajai Survei, Jadi Capres Potensial dan Dianggap Menteri Terbaik
Indonesia
Prabowo Rajai Survei, Jadi Capres Potensial dan Dianggap Menteri Terbaik

Prabowo juga jadi menteri dengan kinerja paling memuaskan