Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron rampung menjalani pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ghufron mengaku telah menjelaskan terkait proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Apa saja yang dipertanyakan kepada KPK, tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya, sampai pada pelaksanaannya dan pasca-putusan MK," kata Ghufron di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga:

Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI

Ghufron membeberkan tiga hal terkait TWK yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Pertama, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Pengalihan status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPK jo pasal 3 dan peraturan pelaksanaannya tentang durasinya diatur di pasal 69 C Undang-Undang KPK," ujarnya.

Dari UU KPK tersebut, kata Ghufron, kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Selanjutnya PP 41/2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur oleh KPK dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Kemudian Ghufron menjelaskan soal substansi atau kompetensi kewenangan. Pelaksanaan alih status pegawai KPK yang di dalamnya ada TWK, sampai kemudian pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.

"Jadi pertama kompetensi, kedua tentang ketaatan terhadap prosedur," imbuhnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) di Gedung Ombudsman (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) di Gedung Ombudsman (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ketiga, lanjut Ghufron, proses pelaksanaan TWK mulai dari pembuatan kebijakan, sampai pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Apa indikatornya? Pada saat pembuatan perkom transparan. Transparansinya dibentuk di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload di milinklis KPK, sehingga semua pihak di KPK mengetahui draf-draf perkom tersebut," katanya.

Selain itu, menurut Ghufron, dalam menyusun perkom tersebut pihaknya juga mengundang sejumlah pakar. Untuk itu, ia memastikan proses hingga pelaksanaan TWK yang kini tengah menjadi sorotan berjalan secara transparan.

"Kami transparan, kami partisipasi dalam penyusunan baik peraturan maupun pelaksanaan," pungkas Ghufron.

Baca Juga:

Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK

Sebelumnya, 75 pegawai KPK melaporkan dugaan malaadministrasi terkait pelaksanaan TWK yang diinisiasi oleh pimpinan lembaga antirasuah ke Ombudsman RI.

Para pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN tersebut didampingi oleh kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK.

Dalam laporan itu disebutkan TWK sarat akan pelanggaran hukum dan undang-undang sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Hal ini mengingat para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah pegawai-pegawai yang jujur dan berprestasi serta integritasnya teruji selama ini. (Pon)

Baca Juga:

Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno
Indonesia
Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno

"Hasil gelar perkara kemarin menaikan status saksi GA sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Pelacakan COVID-19 Libur Lebaran di Bandung Jaring Puluhan Kasus Positif
Indonesia
Pelacakan COVID-19 Libur Lebaran di Bandung Jaring Puluhan Kasus Positif

Hasil tes acak dengan rapid antigen saat libur Lebaran 2021 di Kota Bandung menemukan 36 kasus positif COVID-19.

Aparat Diminta Tindak Tegas Pihak yang Lakukan Kecurangan Harga Tes PCR
Indonesia
Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan

"Mereka seperti itu (bertemu) penyidik kan terus berjalan juga. Proses berjalan," kata Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan peniadaan kegiatan saat Idul Adha 1442 Hijriah masih berlaku.

DPR Peringatkan Jenderal Andika Perkasa Waspadai Ancaman Baru
Indonesia
DPR Peringatkan Jenderal Andika Perkasa Waspadai Ancaman Baru

Muzammil mengingatkan Andika Perkasa soal tatanan politik dalam negeri, pertahanan keamanan regional dan internasional

Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat

Upacara peringatan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah
Indonesia
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa
Indonesia
Hasil Tes GeNose Tidak Berlaku Bagi Warga Dari Sumatera ke Jawa

Dengan melakukan tes antigen di daerah asal, pelaku perjalanan mencegah potensi terjadinya kerumunan di pelabuhan. Karena kerumunan dapat menjadi pusat penularan COVID-19.

KPK Amankan Dua Unit Mobil Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Amankan Dua Unit Mobil Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan dua unit mobil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.