Soal Perppu KPK, Mahfud: Kita Harus Hargai Pendapat Presiden Menkopolhukam Mahfud MD menerima ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA FOTO/desca Lidya Natalia.

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perppu," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Baca Juga:

Berduka, Pegawai KPK Bersama Koalisi Masyarakat Kibarkan Bendera Kuning

Menurut Mahfud, Jokowi sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan hal tersebut. Jokowi, kata Mahfud, sudah mendengar pendapat dari pihak yang menolak dan mendukung Perppu.

Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang memegang jabatan Menko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: MP/Asropih)

Mahfud mengatakan Jokowi saat ini masih menunggu proses judicial review UU KPK yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi, lanjut dia, akan menentukan sikap setelah MK memutuskan judicial review tersebut.

"Sebab, sudah ada judicial review. Kalau ada judicial review, kok, ditimpa dengan Perppu, menurut presiden, ya, dan kita harus hargai pendapat presiden, menurut presiden, ya, rasanya etika bernegaranya kurang," ungkap Mahfud.

Baca Juga:

Dianggap Bermasalah, MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK

Mantan Ketua MK ini menolak pemberitaan yang menyebut Presiden Jokowi menolak menerbitkan Perppu. Sebab, kata dia, tidak terdapat diksi bahwa Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu.

"Berita yang menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu, itu kurang tepat. Presiden menyatakan, belum perlu mengeluarkan Perppu. Saya sudah bicara dengan Presiden begitu. Biarlah diuji di MK," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH