Soal Penindakan Pembakar Hutan, Pemerintah Diminta Jangan Terlalu Lembek Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru dibantu Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memadamkan bara api yang membakar lahan gambut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak agar hukum ditegakkan kepada para pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Jubir PSI Mikhail Gorbachec Dom menilai, penegakan hukum ini bukan hanya kepada masyarakat kecil tapi juga kepada korporasi bila terbukti bersalah. Penyebab terjadinya kebakaran, pendukung pendanaannya, dan penadahnya harus ditangkap dan dihukum berat.

Baca Juga

Walhi Beberkan Empat Kabupaten Rawan Karhutla di Sumsel

"Bukan cuma dengan didenda tapi dipenjara,” kata dia, Jumat (20/9).

Hal yang juga harus dikerjakan adalah eksekusi putusan. Denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada yang bersalah dalam kasus-kasus kebakaran di masa lalu harus dieksekusi sesegera mungkin.

“Eksekusi putusan denda ini penting untuk memberikan sumberdaya tambahan kepada pemerintah dalam merestorasi wilayah terbakar dan mencegah kebakaran sebelum terjadi,” lanjut Gorba, sapaan akrab Mikhail.

Ilustrasi Karhutla (Antaranews)
Ilustrasi Karhutla (Antaranews)

Langkah-langka tersebut, kata Gorba, selayaknya dilakukan pararel dengan tindakan menyelamatkan masyarakat yang terdampak.

“Seperti sudah kami sampaikan, segera evakuasi masyarakat dari tempat-tempat di mana asap tebal sudah berada pada level berbahaya. Pindahkan mereka ke tempat-tempat lain yang lebih aman,” kata Gorba.

Baca Juga

DPR Kritik Kementerian LHK Terkait Karhutla

Gorba juga meminta pemerintah juga pastikan pasokan alat-alat kesehatan, seperti masker dan lain-lain, terjamin pengadaannya sampai ke pelosok untuk melindungi masyarakat dari bahaya kabut asap.

"Plus sediakan tabung-tabung oksigen dengan jumlah yang cukup agar warga bisa bertahan hidup," jelas dia.

Jumlah tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Riau per Kamis (19/9) sudah 15 tersangka. Para tersangka itu semuanya merupakan perorangan dan belum terindikasi dari korporasi.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri Kombes Rustam Mansur mengatakan, tidak menutup kemungkinan bisa saja ada pihak korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kepri.

Sebab, sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam pengembangan pihaknya.
Dari 15 kasus kebakaran hutan dan lahan yang saat ini ditangani Ditreskrimsus Polda Kepri, terbanyak berada di wilayah Polres Bintan.

Baca Juga

Karhutla Meluas, Kementerian LHK Belum Terlihat Fungsinya

"Kami tidak main-main terhadap imbauan Presiden pada tanggal 6 Agustus 2019 kemarin, yang meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan diberikan sanksi tegas," ujar dia.

Untuk 15 tersangka yang ada saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH