Soal Penghentian Ekspor Nikel Mentah, Ketua DPD: Jokowi Harus Konsisten Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan mentah bijih nikel. Meskipun dihantui aduan ke WTO, La Nyalla menekankan, Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke WTO.

Baca Juga

Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

"Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Senator asal Jawa Timur itu berharap Presiden Jokowi konsisten dengan sikapnya. "Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," tegas dia.

Dalam penilaian LaNyalla, ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat. Ia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka. Dijelaskannya, tiga palka yang dimiliki Indonesia untuk menunjang ekonomi adalah koperasi, BUMN dan swasta.

"Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

DPR: Tata Niaga Nikel Harus Dibenahi

Dengan begitu, menurut La Nyalla problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi.

"Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya.

Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.

"Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas La Nyalla.

Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini berlaku dengan sektor-sektor yang lain. (Pon)

Baca Juga

KPK Garap Eks Mentan Amran Sulaiman Terkait Korupsi Tambang Nikel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Agustus, SIM C Kendaraan Bermotor Dibagi Tiga Jenis
Indonesia
Mulai Agustus, SIM C Kendaraan Bermotor Dibagi Tiga Jenis

Untuk dapat memiliki SIM CII maka SIM CI yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM CI diterbitkan

KPK Dikabarkan Lakukan OTT Terhadap Anak Alex Noerdin
Indonesia
KPK Dikabarkan Lakukan OTT Terhadap Anak Alex Noerdin

Dodi dicokok bersama sejumlah pihak

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemprov DKI Masih Dipusingkan Sampah
Indonesia
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemprov DKI Masih Dipusingkan Sampah

2 Juni ada aksi penanaman Mangrove di Kepuluan Seribu

Politisi PKS Nilai Pengeboman Gereja Katedral Makassar Mengoyak Kedamaian Bangsa
Indonesia
Politisi PKS Nilai Pengeboman Gereja Katedral Makassar Mengoyak Kedamaian Bangsa

Tindakan tersebut sangat biadab dan mengoyak kedamaian bangsa Indonesia.

Polisi Mulai Sebar Foto Empat Teroris Poso
Indonesia
Polisi Mulai Sebar Foto Empat Teroris Poso

Para DPO tersebut yakni Askar alias Jaid alias pak Guru, Muhklas alias Galuh alias Nae, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang dan Suhardin alias Hasan Pranata

KSP Moeldoko Bela Dua Anak Jokowi yang Dilaporkan ke KPK
Indonesia
KSP Moeldoko Bela Dua Anak Jokowi yang Dilaporkan ke KPK

"(Masa) anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih," kata Moeldoko, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/1).

Penyelesaian Pemeratan Pembangunan Infrastruktur TIK Ditargetkan Tuntas 2024
Indonesia
Penyelesaian Pemeratan Pembangunan Infrastruktur TIK Ditargetkan Tuntas 2024

Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menuturkan, pihaknya menargetkan penyelesaian pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2024.

MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi
Indonesia
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020.

Penyidik Cecar Puluhan Pertanyaan ke Menantu Nia Daniaty
Indonesia
Penyidik Cecar Puluhan Pertanyaan ke Menantu Nia Daniaty

Rafly N Tilaar telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor atas kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS).