Soal Penghapusan UN, Fahri Hamzah: Menteri Nadiem Jangan Terjebak Kontroversi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di rapat kerja dengan Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww

MerahPutih.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencanangkan empat program yang ia sebut 'Merdeka Belajar'. Dimana salah satu yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan menghentikan pelaksanaan ujian nasional (UN) hingga tahun 2020, dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Bahkan, langkah Mendikbud Nadiem ini mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta anak buahnya itu melakukan evaluasi di kementerian yang dipimpinnya untuk meningkatkan kinerja.

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Penghapusan Ujian Nasional Sudah Dikaji secara Matang

Namun, dukungan Presiden Jokowi atas kebijakan Mendikbud itu menjadi pertanyaan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah karena Jokowi pada saat mengumumkan kabinetnya menyatakan, tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden

"Bagaimana presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya nggak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Nah presiden kan sama?" kata Fahri kepada wartawan, Jumat (13/12).

Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, metode mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode sopir bajai yang bisa memutar arah seenaknya.

Menurutnya, mengubah kebijakan lebih mirip metode pindah rel pada kereta api, dimana yang harus disiapkan adalah aturannya dulu.

"Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik. Gitu! Metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik bahwa aturan lebih penting dari pejabat," ungkap dia.

Ilustrasi siswa sekolah tingkat SMA melaksanakan UNBK (Antara News Sumsel/HO)
Ilustrasi siswa sekolah tingkat SMA melaksanakan UNBK (Antara News Sumsel/HO)

"Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap. Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi 'ganti menteri, ganti kebijakan'. Dan orang-orang, termasuk Pak JK (Jusuf Kalla), tak paham," ujarnya

Fahri mengingatkan bahwa sejak awal menteri pendidikan baru dilantik, dirinya hanya punya satu nasehat, yakni fokus pada aplikasi jangan ubah konsep. Sebab dia membayangkan sebelumnya menteri pendidikan itu orang dari sektor pendidikan.

"Konsep sih sudah ok, tapi aplikasi dan implementasi butuh dukungan teknologi. Ini tantangan. Saya membayangkan waktu itu dengan anggaran pendidikan terbesar Rp 508 Triliun, Mendikbud akan mengembangkan aplikasi dan implementasi pendidikan yang massif. Bahkan lebih dari itu, dengan dana yang cukup negara akan modernisasi pendidikan sampai kampung-kampungm" bebernya.

Karena itu, Fahri mengingatkan sebelum terlambat Nadiem harus segera kembali pada apa alasan presiden memilihnya.

Baca Juga:

Ingin Hapus Ujian Nasional, BPN Jelaskan Konsep Penggantinya

Fahri menyarankan Nadiem untuk berkonsultasi dengan menteri pendidikan yang lama (Mujahir Effendy), yang kini masih ada dalam kabinet, dan bahkan menjadi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), untuk bagaimana merancang sebuah rencana modernisasi.

"Seperti GoJek yang Anda jadikan 'wabah' di kalangan pemilik kendaraan, jadikanlah inovasi dalam aplikasi dan implementasi pendidikan menjadi wabah modernisasi pendidikan di negeri yang terlalu luas ini. Lihat India, lihat China yang penduduknya lebih besar, mereka bisa. Memang tidak mudah, menteri (Nadiem) masih muda. Tapi dia juga diberi kesempatan oleh bangsa ini melalui presiden agar berkarya yang terbaik. Nah, lakukan yang terbaik. Jangan libatkan diri dalam debat yang berulang-ulang," pungkas Fahri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Hong Artha Terkait Kasus Korupsi PUPR
Indonesia
KPK Tahan Hong Artha Terkait Kasus Korupsi PUPR

Hong Artha ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Jokowi Kucurkan Rp 405 Triliun Atasi COVID-19, DPR Langsung Bikin Tim
Indonesia
Jokowi Kucurkan Rp 405 Triliun Atasi COVID-19, DPR Langsung Bikin Tim

Tim pengawas tersebut akan diisi minimal satu anggota Komisi VI DPR dari tiap-tiap fraksi dan diketuai oleh empat Wakil Ketua Komisi VI DPR

Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup
Indonesia
Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup

Hal ini dilakukan setelah Dewas KPK mengklarifikasi Firli dan sejumlah pihak lainnya terkait dugaan penggunaan helikopter mewah milik swasta

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kepada pemerintah pusat untuk menambahkan lagi bendungan atau waduk untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra
Indonesia
Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra

Pinangki menerima uang suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Andi Irfan Jaya senilai USD500 ribu.

Ubah Bentuk Bansos Masyarakat Terdampak COVID-19, Jokowi: Lewat Pos atau Bank
Indonesia
Pencoret 'Anti Islam' Musala di Tangerang Akui Belajar Agama dari Youtube
Indonesia
Pencoret 'Anti Islam' Musala di Tangerang Akui Belajar Agama dari Youtube

“Dia belajarnya dari aplikasi agama gitu. Terus sering nonton youtube juga. Masih didalami sumber-sumber alirannya,” ujarnya

  KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid
Indonesia
KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid

"Setiap informasi yang kami terima dari masyarakat terkait keberadaan para DPO, KPK pastikan akan menindaklanjutinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking
Indonesia
Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo langsung melakukan tracking kepada sejumlah orang yang berkontak langsung dengan pasien positif virus corona (COVID-19).

Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter
Indonesia
Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Menurut kesaksian Putra Siregar, barang tersebut didapatnya dari seseorang teman bernama Jimmy.